Kemenkumham Dorong Perbaikan Lapas Sorong
- Setahun terbakar
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat terus berupaya untuk mendorong perbaikan Lapas Sorong yang menjadi sasaran amuk massa pada tragedi 19 Agustus 2019 lalu.
“Lapas Sorong merupakan salah satu bangunan yang mengalami kerusakan parah selain Pasar Fakfak akibat dibakar massa pada peristiwa tersebut,” ujar Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Anthonius Ayorbaba, kepada awak media di Manokwari, Jumat pekan lalu (7/8/2020).
Ia menuturkan, hampir satu tahun bangunan tersebut terbakar tetapi sampai dengan saat ini belum ada upaya penanganan yang serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal, sudah ada pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada kunjungan ke Jayapura beberapa waktu lalu.
Selain menagih janji dari pemerintah pusat tersebut, pihaknya juga meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperhatikan persoalan tersebut.
“Kami sudah susun perencanaan dan sudah dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan pihak cipta karya. Saya bahkan sudah bertemu langsung dengan Wakil Menteri PUPR, Pak John Wempi Waitepo pada Bulan Januari lalu. Tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” kata Ayorbaba.
Selain Lapas Sorong, kata dia, pembangunan Lapas Perempuan Kelas III Manokwari juga terkendala pada persoalan topografi lahan yang dijadikan tempat berdirinya bangunan tersebut. Sehingga pembangunan yang semula direncanakan tuntas tahun lalu, tidak terselesaikan.
“Ini di luar kemampuan kami, karena tempatnya setinggi 62 meter dan harus diratakan (gunung), sehingga pembangunan hanya mencapai 70 persen saja. Sisanya 30 persen dikembalikan ke negara,” ucap dia.
Upaya penyelesaian, menurutnya, masih terus dilakukan baik ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengalokasikan anggaran pematangan lahan pada tahun ini. Sangat diharapkan pemerintah daerah turut terlibat dalam pembangunan lapas tersebut.
“Kalau Pemda bisa bantu biaya pematangan, maka akan menjadi laporan kami ke kementerian agar diperhatikan dan mendapat prioritas,” pungkasnya. (PB25)
