PGGP Minta Perda Miras dan Kota Injil Ditegakkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Persatuan Gereja Gereja Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat meminta Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari menegakkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras) dan Kota Injil.

Permintaan tersebut terungkap dalam penyataan sikap pengurus PGGP Papua Barat merespon insiden penikaman yang menyebabkan tewasnya DW dan HS pada Selasa (23//3/2021) dini hari. Dalam pernyataannya itu, meski mengganggap insiden tersebut sebagai persoalan pribadi, PGGP tetap mengecam perbuatan itu karena tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan.

“Perda Miras dan Manokwari Kota Injil tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus melaksanakan dua Perda itu secara tegas. Hentikan peredaran Miras dan menertibkan tempat-tempat hiburan malam di Manokwari. Satpol-PP harus difungsikan,” kata Ketua Umum PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa kepada sejumlah wartawan, Rabu (24/3/2021).

Dalam sesi press conference di Sekretariat PGGP Papua Barat, Sherly mengingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menggiring atau mempolitisir insiden “Transito Berdarah” ke persoalan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menrutnya, hal itu hanya akan mencoreng Manokwari sebagai Kota Injil dan berpotensi menciptakan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat

Sherly juga meminta kepada seluruh umat dan jemaat untuk bersabar, serta mempercayakan penanganan insiden penikaman itu kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

“Persoalan itu tidak perlu digiring ke ranah lain, tidak harus dipolitisir ke ranah suku, ras dan agama tertentu, karena itu hanya akan menimbulkan konflik horizontal. Percayakan persoalan ini kepada Kepolisian,” ujar Sherly.

Selain itu, tak lupa pula Sherly mengungkapkan rasa duka mendalam diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurut Sherly -secara kelembagaan- PGGP akan terus mendoakan, semoga tuhan memberikan keadilan dan kekuatan bagi keluarga Almarhum.

Di sisi lain, Wakil Ketua II PGGP Papua Barat Soleman Manufandu menyentil sikap pemerintah daerah yang seolah acuh pada Perda yang telah ditetapkan. Menurutnya, terkesan ada proses pembiaran terhadap aturan daerah yang seharusnya ditegakan.

“Ini ada apa. Aparat harus tegas, masa sudah ada Polda di sini tapi yang seperti itu tidak bisa diamankan. Itu timbul pertanyaan,” kata Manufandu.

Sebagai informasi, kawasan dalam Kota Manokwari sempat ricuh akibat tewasnya  DW dan HS pada Selasa dini hari. Kedua korban tewas ditikam oleh pelaku berinisal AA. Pelaku nekat menikam kedua korban karena tersinggung atas ucapan DW dan HS yang terkesan merendahkan.

Buntut dari penikaman itu, ratusan warga mengarak salah satu jenazah korban penikaman dari RSUD Manokwari menuju rumah duka. Dalam aksi spontanitas itu, terjadi aksi pengrusakan oleh oknum warga yang ikut membaur bersama rombongan anggota keluarga dan kerabat. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di harian Papua Barat News Edisi Kamis 25 maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: