Warinussy Minta Jamwas Periksa Kajati dan Jaksa Penyidik

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, menegaskan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Wilhelmus Lingitubun, beserta Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) dan para jaksa penyidik.

“Ada unsur kesengajaan, mengapa Kejati Papua Barat tidak menghadiri persidangan, padahal sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Pemeriksaan terhadap jajaran penyidik, khususnya bidang Pidana Khusus (Pidsus) atas bebasnya Muchamad Nur Umlati melalui praperadilan, harus dilakukan,” kata Warinussy di Manokwari, Selasa (2/3/2021).

Ditemui di ruang kerjanya, Warinussy menerangkan, bahwa ada kesan Kejati Papua Barat membuat “pembohongan publik”. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh jajaran penyidik tindak pidana khusus dalam penanganan kasus tersebut, sangatlah tidak etis.

Untuk itu, Warinussy mendukung penuh upaya Ombusmas perwakilan Papua Barat dalam menelusuri alasan sebenarnya, mengapa tim Jaksa Penuntut Kejati Papua Barat tidak menghadiri persidangan tersebut.

“Kajati Papua Barat beserta tim penyidiknya mesti dimintai pertanggung jawaban karena mangkir dari panggilan sebanyak tiga kali. Ketidakhadiran mereka dalam Praperadilan justru menyebabkan hakim tunggal memutuskan perkara dengan verstek,” kata Warinussy.

Sebelummya, Kepala perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Sombuk mengungkal, bahwa pihaknya akan menelusuri perihal ketidak hadiran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, dalam persidangan praperadilan terkait ditetapkannya Muchamad Nur Umlati sebagai tersangka kasus pengadaan Septic Tank Individual Raja Ampat.

“Kami (Ombudsman) akan menelusuri ketidak hadiran Kejati Papua Barat, padahal sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Status tersangka dibatalkan karena ketidak hadiran mereka (Kejati),” kata Sombuk

Sombuk menjelaskan, bahwa Kejaksaan harusnya bertanggung jawab terhadap seseorang yang mereka tetapkan sebagai tersangka, walaupun seseorang itu mengajukan praperadilan. Sebab, praperadilan adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah kasus.

“Bagaimana menetapkan tersangka tetapi tidak tanggung jawab. Praperadilan itu kan hak tersangka untuk membela dirinya. Dan Kejaksaan harus mempertahankan apa yang sudah mereka putuskan, tindakan hukum yang mereka ambil, kalau tidak maka harus ada penjelasan,” kata Sombuk.

Selain akan menelusuri ketidak hadiran Jaksa, pihaknya juga akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukannya pelanggaran ataupun kesengajaan tidak menghadiri persidangan yang mengakibatkan status tersangka Muchamad Nur Umlati, dibatalkan demi hukum.

Apalagi, lanjut Sombuk, kasus pengadaan Septic Tank Individual itu sudah termasuk lama, dan penanganannya selalu terbentur pada praperadilan. Ironisnya, kali ini terduga pelaku bebas karena hal yang patutnya dijelaskan kepada publik.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat berada di Manokwari, pernah menjelaskan, bahwa KPK akan mengambil alih penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Papua Barat yang penanganannya terhambat, berlarut-larut dan bahkan mandek.

Penanganan kasus-kasus korupsi dapat diambil alih sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Bahkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi, mempertegas kewenangan itu.

Pasal 9 ayat (1) dalam Perpres tersebut, menegaskan, bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh instansi Polri dan Kejaksaan Agung. Pengambilalihan kasus oleh KPK, dilakukan melalui koordinasi dengan penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara.

Selain itu, Marwata menerangkan, bahwa sejumlah kasus korupsi yang dapat diambil alih, ialah perkara yang mendapat intervensi pihak luar saat berada dalam penanganan Kejaksaan atau Kepolisian, maupun perkara korupsi yang saat dalam penanganan juga menimbulkan korupsi, seperti gratifikasi dan/atau suap untuk menghentikan penanganan.

“Jadi ketika penanganan kasus yang ditangani Kejaksaan ataupun Kepolisian itu berlarut-larut, dapat kita lakukan Supervisi, atau kita ambil alih penanganannya,” ujar Marwata. “Alasan berlarut-larut itu cuma dua, pertama intervensi pihak luar atau aparat menerima sesuatu, sehingga perkaranya terhenti atau mandek. Nahh itu bisa kita ambil alih,” katanya lagi. (PB13)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 3 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: