Biaya Swab PCR, Pemda Siap Laksanakan Petunjuk Pusat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menjalankan petunjuk yang disampaikan pemerintah pusat terkait penyeragaman biaya Swab PCR. Hal itu seiring adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan yang disiarkan melalui akun YouTube Istana Kepresidenan.

“Memang kita sudah tahu informasi itu. Tapi sampai sekarang kita belum dapat surat resmi dari pusat soal penerapannya di daerah,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan kepada awak media di Manokwari, Senin (16/8/2021).

Menurut dia, tingginya biaya Swab PCR memang menjadi keluhan mayoritas masyarakat. Terutama para pelaku perjalanan ke daerah tujuan yang mengharuskan Swab PCR sebagai syarat wajib. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Presiden merupakan sebuah langkah solutif yang tepat dalam kondisi seperti saat ini.

“Kalau memang perintah itu sudah sampai ke kita dalam bentuk Surat Edaran atau apapun itu, kita tinggal jalani saja,” kata dia.

Otto mengatakan, selama ini hanya ada 2 instansi di Manokwari yang melayani Swab PCR kepada masyarakat pelaku perjalanan dengan menerapkan biaya tertentu. Kedua instansi tersebut adalah RSU Provinsi Papua Barat dan RSUD Manokwari. Selebihnya, Swab PCR hanya disiapkan untuk para kontak erat pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan yang bergejala berdasarkan hasil tracing.

“Kita tentu akan sesuaikan dengan standar biaya yang ditentukan pemerintah pusat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui akun Youtube Istana Kepresidenan, Minggu (15/8/2021) meminta agar biaya Swab PCR di seluruh Indonesia diseragamkan. Besaran biaya hanya boleh berkisar antara Rp 450.000 hingga Rp 500.000.

Hal itu disampaikan Presiden seiring banyaknya masyarakat yang mengeluhkan biaya Swab PCR yang sangat tinggi. Sementara, Swab PCR dijadikan dijadikan salah satu syarat masuk ke daerah tertentu seperti Pulau Jawa, Bali, Makasar dan beberapa daerah lainnya.

“Tetap kita jalankan di daerah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden,” pungkasnya. (PB25)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 18 Agustus 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: