BPJS Kesehatan kembali Teken Kerja sama dengan Kejati

MANOKWARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, di Manokwari, Jumat (22/4/2022).

Lewat penandatanganan itu pihak Kejati Papua Barat nantinya memberikan pengawasan terhadap kepatuhan badan usaha swasta dalam mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Seperti kita ketahui bersama program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program strategis nasional, yang sifatnya wajib karena itu diperlukan pengawasan kepatuhannya. Sehubungan dengan pengawasan tersebut, kami berharap mendapatkan bantuan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat,” kata Deputi Direksi BPJS wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan.

Pada 2021 lalu tingkat kepatuhan perusahaan memberi perlindungan kepada pekerja mencapai 72 persen. Angka tersebut termasuk tertinggi secara nasional.

“Pada kerja sama sebelumnya kami mengeluarkan Surat Kuasa Khusus untuk 85 perusahaan, dimana 65 di antaranya selanjutnya patuh dan terdaftar di BPJS,” kata Budi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Juniman Hutagaol menjelaskan negara melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 telah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

“Salah satu kebutuhan dasar penting untuk medapatkan perlindungan adalah jaminan mengenai pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Karena menurut dia, tanpa pelayanan kesehatan yang baik maka proses pembagunan tidak akan berjalan dengan lancar.

Kajati mengaku bangga dengan keberhasilan 72 persen kepatuhan perusahaan dalam mengcover karyawan di BPJS Kesehatan.

“Jika semua pemberi kerja patuh tentu tindakan litigasi maupun non-litigasi tidak perlu ditempuh. Harapan kami pada tahun berikutnya bisa lebih dari 72 Persen, walaupun tidak sampai 100 persen minimal mendekati,” jelas Juniman.

Kajati juga mengimbau pemerintah daerah dan para pengusaha melaporkan dengan benar kepesertaan para pegawainya terutama non ASN, menjadi peserta BPJS Kesehatan serta membayar iuran.

“Terutama non ASN harus didatarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan,” tambah dia.

Dia menambahkan, kualitas dan pelayanan BPJS Kesehatan harus ditingkatkan juga, sebab pelayanan yang baik berdampak terhadap kepesertaan masyarakat maupun perusahaan. (PB23)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: