Bupati Kaimana: UU 23 Hambat Pengelolaan Potensi Daerah

MANOKWARI, PB News – Bupati Kabupaten Kaimana Drs Matias Mairuma, menilai upaya pengembangan leading sektor dan pemberdayaan masyarakat lokal tidak dapat berjalan optimal, karena adanya regulasi pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke provinsi seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sementara letak geografis antara wilayah di Provinsi Papua Barat, sangat luas, membutuhkan biaya yang besar dan belum tersedianya infrastruktur jalan yang memadai.

“Termasuk di Kaimana ini diberi tugas pokok untuk berdayakan masyarakat lokal. Tapi, kewenangan sudah dialihkan ke provinsi, di Papua ini isolasi wilayah begini rupa,” tutur dia, belum lama ini ketika mengikuti lokakarya tata kelola perikanan di Manokwari.

Untuk mengatasi perosalan yang lebih lanjut, semestinya dibuatkan regulasi di level provinsi guna memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dalam melalukan pengembangan potensi daearah yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarkat lokal.

Menurut dia, dari hasil penelitian ditemukan kualitas perikanan di Kaimana sangat bagus, sehingga ditetapkan sektor perikanan dan lingkungan laut  menjadi leading sektor.

Sementara itu, Gubernur Dominggus Mandacan mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan sangat mengapresiasi inisiatif kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para mitra, yaitu Conservation International Indonesia (CII) dan Yayasan Bina Usaha Lingkungan-Environmental Defence Fund (YBUL-EDF) dalam mengintegrasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kabupaten Kaimana. Mengingat kewenangan pengelolaan perikanan telah dialihkan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, maka diperlukan suatu pembahasan yang menjadi solusi dalam mengintegrasikan pengelolaan terpadu perikanan berkelanjutan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi.

Direktur Marine CII Victor Nikijuluw, mengatakan, penyelenggaraan lokakarya di level provinsi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan masyarakat Kaimana. Tujuannya membahas konsep keterpaduan perikanan dengan konsep kawasan konservasi perairan daerah (KKPD), yang kemudian memberikan keuntungan bagi masyarakat dari sisi ekonomi maupun sosial. Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia umumnya, kerap dijumpai praktek penangkapan ilegal yang tidak seimbang dengan pemanfaatan sumber daya. Sehingga, diperlukan inovasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan dan lingkungan kelautan itu sendiri. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: