Dana Haji Papua Barat Dijamin Aman

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) menjamin keamanan dana haji, tak terkecuali dana setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Bahkan, calon jamaah haji (calhaj) dijanjikan mendapat nilai manfaat dari pengelolaan dana pelunasan bipih seiring adanya penundaan pemberangkatan jamaah haji pada tahun ini.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat, Sudirman Simanihuruk mengatakan dana haji 723 calon jamaah dipastikan aman karena dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekalipun ada pembatalan pemberangkatan.

“Saya yakin dana jamaah dikelola dengan baik oleh BPKH,  sehingga aman sampai keberangkatan tahun yang akan datang,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari, Senin (8/6/2020).

Sudirman menyebutkan total dana haji tahun 1441 H/2020 untuk masing-masing jamaah mencapai Rp39 juta. Besaran dana tersebut dapat diambil oleh jamaah apabila ada kebutuhan mendesak. Namun Sudirman mengingatkan bahwa dana tersebut tidak dapat diambil seluruhnya. Dia menyebutkan dana haji dari total Rp39 juta, dana yang dapat diakses oleh calon jamaah adalah setoran pelunasannya.

“Dana haji tidak dapat diambil semuanya. Jika setoran awal jamaah haji sebesar Rp 25 juta maka dana setoran pelunasan bipih yang dibayarkan pada rentang Rp 6,4 juta hingga Rp 13,3 juta. Dana ini yang akan dikelola secara terpisah oleh BPKH. Jamaah juga bisa meminta kembali dana setoran pelunasan bipih jika membutuhkan,” terangnya.

Diketahui sebanyak 723 calon jamaah haji asal Papua Barat dipastikan batal menjalani ibadah haji tahun ini, menyusul masih ditutup aksesnya transportasi dari dan menuju Arab Saudi akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 723 jamaah dipastikan aman sampai penyelenggaraan haji tahun 2021 dibuka kembali.

Sudirman lalu merinci 723 calon jamaah haji Papua Barat itu berasal dari Kabupaten Manokwari 177 jamaah, Kota Sorong 240 jamaah, Fakfak 78 jamaah, Kabupaten Sorong 77 jamaah, Kaimana 36 jamaah,  Teluk Bintuni 37 jamaah,  Teluk Wondama 17 jamaah,  Raja Ampat 21 jamaah,  Sorong Selatan  20 jamaah,  Tambrauw 5 jamaah,  Maybrat 2 jamaah,  dan Jemaah Haji Lansia 7 jamaah, Pembimbing Kbihu 1 jamaah, serta Petugas Haji Daerah (PHD)  5 jamaah.

Dia menegaskan 723 calon jamaah haji Papua Barat adalah daftar resmi yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui SK Gubernur Nomor 454/72/3/2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441 H/2020, tertanggal 6 Maret 2020.

“723 calon jamaah ini kuota kita di Papua Barat, syukur jika tahun depan ada kebijakan penambahan kuota oleh Menteri Agama. Namun 723 ini adalah kuota dasar kita,” terangnya.

Tak kehilangan status

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhajirin Yanis menegaskan, jamaah yang batal berangkat tahun ini tidak akan kehilangan statusnya jika mengajukan pengembalian dana pelunasan Bipih. “Tetapi, jadi calon jamaah haji yang akan berangkat pada 2021,” kata Muhajirin dikutip Republika, Rabu (3/6/2020).

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, total dana kelolaan jamaah haji per Mei 2020 mencapai Rp 135 triliun dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Ia menegaskan, dana itu dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid.

Penegasan Anggito tersebut sekaligus meluruskan pemberitaan yang menyebut dana haji sebesar 600 juta dolar AS akan digunakan untuk membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Anggito menjelaskan, dana tersebut tersimpan di rekening BPKH. Jika tidak digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, dana akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH.

“Nantinya dana konversi rupiah tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya. (PB22/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: