DJPb Papua Barat Komitmen Kawal APBN 2020 di Masa Pandemi Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda seluruh pelosok negeri termasuk Provinsi Papua Barat, telah mengganggu seluruh aktivitas baik dari sisi pemerintahan untuk layanan publik maupun aktivitas masyarakat.

Dengan menjalarnya wabah virus tersebut juga berdampak pada bidang layanan perbendaharaan untuk pengelolaan APBN untuk Tahun Anggaran 2020. Untuk itu DJPb Papua Barat berkomitmen untuk tidak ada penghentian layanan perbendaharaan dalam mengawal APBN Tahun Anggaran 2020.

Jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau lebih dikenal dengan nama Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang bertugas dalam memberikan layanan perbendaharaan lingkup Provinsi Papua Barat terdiri dari beberapa unit kerja antara lain Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, KPPN Sorong dan KPPN Fakfak.

Sehingga pimpinan pada masing-masing unit kerja jajaran Ditjen Perbendaharaan lingkup Provinsi Papua Barat berkomitmen tidak ada penghentian layanan perbendaharaan dalam mengawal APBN Tahun Anggaran 2020.

Kasi PPA I B, Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Rudy Iskandar mengatakan Walaupun Wabah COVID-19 berdampak pada sumber daya manusia (man), kesiapan infrastruktur (machine), perubahan SOP (Methode), perubahan input atau bahan (materials) serta kebutuhan dana (money), pihanknya menyadari bahwa layanan perbendaharaan di Provinsi Papua Barat sangat dibutuhkan, hal ini sebagai salah satu wujud berjalannya roda pemerintahan dan denyut perekonomian daerah di dalam situasi keadaan darurat dan mendesak saat ini dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat ini.

“Instansi pelaksana bidang layanan perbendaharaan ini telah mentransformasi bentuk layanan masing-masing kantor dalam bentuk daring atau digitalisasi transaksi pengelolaan APBN guna mengurangi atau mencegah penyebaran wabah COVID-19, ujar Rudi dalam rilis yang di terima media ini.

“Pola kerja berbasis digitalisasi transaksi keuangan dalam rangka pengelolaan APBN ini sebagai bentuk penerapan layanan e-government (atau dalam bahasa Indonesia disebut pemerintahan elektronik)  yang kemudian dikenal dengan sebutan digital government, online government atau dalam konteks tertentu  transformational government terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik secara digital tentunya  antara pemerintah dengan stake holder (pemangku kepentingan dalam hal ini satker, masyarakat),” lanjutnya.

Dengan adanya persiapan yang dilakukan jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam menghadapi era kenormalan baru dimana seluruh layanan publik dan interaksi sosial di masyarakat harus sesuai dengan protokol kesehatan, maka seluruh unit kerja siap mengawal penyaluran APBN di Provinsi Papua Barat dan mendorong aktivitas ekonomi secara bertahap. Diharapkan stimulus realisasi APBN dapat mendorong pemulihan kembali perekonomian di Papua Barat secara optimal.

Sementara itu, di bidang layanan perbendaharaan, dukungan teknologi komunikasi oleh Tim IT Ditjen perbendaharaan yang ada telah merubah paradigma komunikasi atau transformasi mekanisme kerja unit kerja perbendaharaan diterapkan oleh jajaran Ditjen Perbendaharaan lingkup Provinsi Papua Barat dengan para para pemangku kepentingan misalnya satker, jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat umum di wilayah Papua Barat.

“Hikmah dibalik adanya wabah COVID-19 telah memacu semangat dan etos kerja sumber daya Ditjen perbendaharaan bahwa perubahan bentuk layanan tatap muka sebelum adanya wabah penyebaran COVID-19, ditransformasi menjadi layanan berbasis digital sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengajukan permintaan layanan perbendaharaan tanpa melanggar protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran wabah COVID-19,” paparnya.

Pelayanan Berbasis Digital

Selain itu, layanan perbendaharaan berbasis digital jajaran Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dapat diakses oleh masing-masing pemangku kepentingan secara daring. Salah satunya adalah layanan e-SPM, layanan ini berfungsi untuk menerima tagihan atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh satker.

Selain fungsi pembayaran belanja negara, layanan perbendaharaan yang berubah mekanismenya antara lain proses penetapan perubahan/revisi anggaran secara elektronik (e-Revisi dengan aplikasi SAKTI dan satuDJA), layanan registrasi Hibah satker juga dilaksanakan secara elektronik serta konsultasi layanan pengelolaan APBN yang tetap berjalan dengan menggunakan basis data digital, misalnya aplikasi zoom, Whatsapp dan Telegram.

Dan beberapa layanan lainnya juga menggunakan basis digitalisasi, hal ini untuk meminimalkan tatap muka dan mengurangi resiko penyebaran wabah COVID-19. Digitalisasi proses layanan perbendaharaan ini merupakan visi pimpinan Ditjen Perbendaharaan disamping sebagai salah satu persiapan menuju era New Normal dalam interaksi sosial dalam menjalankan layanan publik.

Kata Rudi, sampai dengan medio akhir Mei 2020, capaian penyaluran realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Papua Barat dari nilai pagu anggaran sebesar Rp10,73 Triliun telah tersalur sebesar Rp2,28 Triliun atau dengan rasio persentase 23%. Dari nilai rasio tersebut, masih dibawah nilai ambang normal sebasar 35-40%.

Hal ini patut disadari bahwa tekanan wabah Covid-19 berdampak langsung pada capaian realisasi tersebut. Realisasi APBN di Provinsi Papua Barat berasal dari 24.011 transaksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dokumen pencairan, atau secara rata-rata per bulan 4.802 transaksi terselesaikan oleh KPPN sebagai unit kerja Ditjen Perbendaharaan di daerah. (PB23)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: