DPR Akan Minta Penjelasan Kapolda

MANOKWARI, PB News – Proses seleksi calon siswa (Casis) anggota Polri yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat, mendapat sorotan dari berbagai kalangan dikarenakan banyaknya orang asli Papua (OAP) yang gugur ketika ujian psikotes.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Yan Anthon Yoteni, mengatakan, pihaknya berencana akan melakukan pertemuan dengan pimpinan Polda Papua Barat pekan depan, untuk meminta penjelasan secara detail terkait mekanisme proses seleksi yang dinilai ada kejanggalan.

“Kita (DPRD Papua Barat,red) sudah siapkan satu surat kepada Kapolda cq Kabid SDM dan tembusan ke Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, tinggal menunggu penandatanganan pimpinan,” ujar dia saat dikonfirmasi Papua Barat News di ruang kerjanya, Rabu (25/4/2018).

Dia menuturkan, semestinya mekanisme seleksi Casis Polri yang diselenggarkan setiap tahun tetap memperhatikan amahan undang-undang Otsus untuk mengakomodir putra-putri asli Papua dan dilakukan secara transparansi.

“Penerimaan casis di Papua Barat sudah sesuai dengan Otsus apa belum ?. Karena dipertamyakan masyarakat. Harus memperhatikan masyarakat lokal dan ini setiap tahun terus terjadi,” katanya.

Menurut dia, standar seleksi yang diimplementasikan bagi putra-putri asli Papua diberi kekhususan agar bisa diketahui dengan pasti kemampuan mereka dan gugur pada sesi psikotes tidak menjadi alasan internal pihak-pihak yang mau ambil keuntungan.

“Standar khusus bagi masyarakat Papua, jangan sampai psikotes hanya akalan-akalan. Kalau tidak tidak cukup pengetahuan pasti akan jatuh,” terang dia.

Ke depannya, Fraksi Otsus akan mengajukan usulan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang kuota penerimaan anggota Polri di Provinsi Papua Barat 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen non Papua. Selain itu, pergantian pimpinan Polda Papua Barat pun diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui tahapan screning di DPR dan MPR, sebagai tahapan uji pemahaman tentang undang-undang Otsus serta implementasi riil di lapangan.

Pihak DPRD Papua Barat juga berencana menggelar pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Barat beserta Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, guna mensikronisasikan program tersebut dengan UU Otsus.

“Kami akan menyurat ke Presiden untuk meminta setiap pergantian Kapolda harus di scraning di DPR. Hal ini untuk menguji paham tidak terkait UU Otsus,” bebernya.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) pada 13 April 2018 telah diusulkan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang tentang penerimaan casis Polri di Provinsi Papua Barat. Sehingga, dengan adanya raperdasus menjadi legitimasi anak-anak asli Papua bisa diutamakan. Pihak legislatif pun akan melakukan pengawasan setelah diterbitkan raperdasus itu. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: