DPRD Manokwari Akan Tetapkan 19 Ranperda

MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari menetapkan 19 rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Penetapan belasan ranperda menjadi peraturan daerah (Perda) tahun 2022 dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Manokwari masa sidang II tahun 2022 yang digelar pada Rabu (25/5/2022).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Manokwari, Masrawy Ariyanto, mengatakan, ranperda yang diusulkan itu terlebih dahulu dilakukan pengkajian bersama oleh Bapemperda untuk dimasukkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2022.

“Ada 11 ranperda usulan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari, dan 8 ranperda merupakan inisiatif DPRD,” jelas dia.

Ia merincikan, 8 ranperda inisiatif DPRD yang nantinya ditetapkan menjadi perda adalah ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan, ranperda sistem keolahragaan di Kabupaten Manokwari, ranperda pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat, ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, ranperda rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari, ranperda penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, ranperda tentang perlindungan tenaga kerja lokal.

“Dan ranperda tentang pengelolaan air limbah domestik,” ucap Masrawy.

Sedangkan 11 ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Manokwari meliputi, ranperda tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak di bawah usia lima tahun. Ranperda tentang pajak daerah. Ranperda tentang retribusi daerah. Ranperda tentang PT Mambruk Karya Mandiri (Peseroda).

“Ranperda tentang pengendalian minuman beralkohol dan ranperda tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,” ujar dia.

Kemudian, ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Ranperda tentang pemekaran Distrik Warmare, Distrik Prafii, Distrik Masni, Distrik Manokwari Utara, Distrik Aimasi, Distrik Mokwam, Distrik Masni Utara, Distrik Wasirawi, dan Distrik Moruj Mega. Ranperda tentang kabupaten layak anak. Ranperda tentang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Manokwari.

“Dan, ranperda tentang retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing,” tutur politisi PKS ini.

Ia melanjutkan, suatu perda dibuat menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga, harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu juga, diperlukan tatanan yang tertib dalam penyusunannya, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengesahan.

Terkait hal tersebut, maka dibutuhkan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang legalitas.

“Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga masyarakat Kabupaten Manokwari,” ungkapnya.

Bupati Manokwari Hermus Indou berharap, belasan usulan ranperda dapat ditetapkan dalam propemperda tahun 2022. Nantinya, ranperda itu akan dibahas bersama agar melahirkan perda yang taat azas, dapat dilaksanakan, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum. “Serta memberikan manfaat,” ucap Bupati Hermus. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: