Infrastruktur Hambat Implementasi Elektronifikasi di Pegaf

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan penerangan menjadi masalah krusial untuk mengimplementasikan sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).

“Infrastruktur yang menjadi kendala dalam menerapkan elektronifikasi,” kata Bupati Pegaf Yosias Saroy, saat dikonfirmasi Papua Barat News di Raja Ampat, Rabu 30 Juni 2021

Selain keterbatasan sarana prasarana telekomunikasi dan kelistrikan, kata dia, penyiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hal yang terpenting agar sistem elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah bisa berjalan maksimal. Dengan demikian, implementasi EPTD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah.

“Di Pegaf itu baru tiga distrik yang terkoneksi dengan jaringan telepon seluler, yang lainnya belum sama sekali,” ucap Yosias.

Meskipun begitu, Pemkab Pegaf mendukung penerapan sistem elektronifikasi karena berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dukungan itu dibuktikan melalui penandatanganan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sesuai amanat Presiden Jokowi yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021.

“Mau tidak mau saya harus menyesuaikan dengan sistem elektronifikasi, karena sudah tanda tangan. Mungkin pajak dan retribusi yang mana saya terapkan,” ucap Yosias.

Penandatanganan itu, kata dia, merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap permintaan pemerintah pusat walaupun dari sisi infrastruktur dan SDM belum memadai. “Karena Pegaf bagian dari Indonesia, jadi harus mendukung percepatan digitalisasi,” jelas dia.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Eko Listiyono menjelaskan, sebagai inisiator Bank Indonesia mendorong pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait elektronifikasi kepada pemerintah daerah harus dimasifkan sebelum diterapkan. “Agar bisa menyiapkan diri. Artinya, penyiapan awal ini lebih matangkan rencana aksi,” ujar dia.

Eko menerangkan, ada sembilan pemerintah daerah di Papua Barat yang telah menandatangani pembentukan TP2DD. Meliputi, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemerintah Kota Sorong, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Raja Ampat, Pemkab Tambrauw, Pemkab Pegaf, Pemkab Sorong dan Pemkab Teluk Bintuni.

Sebelumnya Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan, manfaat lain dari implementasi elektronifikasi ini adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan secara cepat, efisien, nyaman dan akuntabel. “Elektronifikasi ini bisa meningkatkan PAD,” ujar Lakotani.

ETPD merupakan upaya mengubah pola transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah secara tunai menjadi non tunai berbasis digital.

Dari hasil studi kasus di berbagai negara, menunjukkan bahwa digitalisasi EPTD mempermudah masyarakat melakukan transaksi dengan pemerintah, meningkatkan transparansi tata kelola keuangan serta meningkatkan tax ratio sekaligus pendapatan pemerintah daerah.

Namun, kata Lakotani, ada sejumlah tantangan dalam menerapkan elektronifikasi di Provinsi Papua Barat. Sehingga, terlebih dahulu perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM dan kesiapan infrastruktur seperti sistem perbankan, sistem pembayaran dan telekomunikasi. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 2 Juli 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: