Kamis, Aksi Damai Divestasi Freeport Digelar di Manokwari

MANOKWARI, papuabaratnews.co Sesuai hasil koordinasi antara Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) dengan pimpinan dan para anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Senin (6/8/2018) di kantor MRP PB.

Dimana disepakati, masyarakat sipil di Manokwari dan Provinsi Papua Barat umumnya akan mengadakan aksi damai memperingati Hari Pribumi Internasional pada Kamis (9/6/2018) di pusatkan di kantor MRP PB.

Tema besar yang diusung pada aksi damai yang rencana akan diikuti ribuan warga tersebut akan ditujukan untuk mempersoalkan hak orang asli papua (OAP) dalam negosiasi dan pembagian (divestasi) saham PT Freeport Indonesia Company (FIC).

“Seperti persoalan pembagian saham (divestasi), maka saham perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut yang sudah dilakukan dengan penandatanganan naskah perjanjian awal dengan Pemerintah Indonesia tanpa melibatkan masyarakat asli Papua sebagai pemilik tanah adat di wilayah konsesi perusahaan tambang tersebut,” ujar Yan Christian Warinussy selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi Damai di Manokwari melalui rilis pers yang diterima redaksi Papua Barat News.

Dalam pertemuan tersebut 42 anggota MRP PB hadir mewakili kelompok kerja (poka) adat, agam dan perempuan serta wilayah adat masing-masing di Provinsi Papua Barat serta pimpinan MRP PB yaitu Ketua Maxi Ahoren serta wakil ketua Cyrlus Adopak dan Maclaurita Kawab.

“Surat Pemberitahuan kepada Kapolda Papua Barat sudah kami antar hari ini (Kemarin,red) dan tembusan kepada pimpinan MRP PB dan DPR PB akan disampaikan paling lambat besok pagi (Hari ini,red),” kata Yan.

Pertemuan ini dihadiri Ketua dan Penanggung Jawab Aksi Damai di Tanah Papua, Samuel Tabuni dan Elias Tabuni dari Jayapura yang masing-masing menjelaskan maksud dan tujuan dari rencana aksi tersebut.

“Dimana disebutkan bahwa pada prinsipnya masalah freeport sebagai pintu masuk penolakan terhadap berbagai bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua tanpa menghormati dan tanpa melibatkan orang asli Papua (OAP) sebagai tuan dan pemiliknya,” tutur dia.

Sebelumnya, dia menjelaskan, Aksi damai di Kota Manokwari untuk menyikapi persoalan divestasi saham PT Freeprort sebanyak 51 persen mengalami penundaan dari rencana awal pada Rabu (1/8/2018), berhubung sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat dan MRP Papua Barat sedang menjalankan tugas di luar wilayah Manokwari.

Dari sejumlah pertimbangan atas keberadaan unsur pimpinan lembaga legislatif dan lembaga kultur maka telah disepakati pelaksanaan aksi damai mundur pada Kamis (9/8/2018).

“Pekan depan baru dilaksanakan aksi bertepatan dengan hari bangsa pribumi internasional,” ucap dia.

Warinussy menerangkan, ada beberapa spesifikasi tuntutan dari aksi damai itu meliputi permintaan negosiasi ulang terhadap divestasi saham 51 persen dan 10 persen untuk pemerintah daerah. Keputusan pembagian saham oleh pemerintah pun dinilai tidak melibatkan dua suku asli Papua yang terkena dampak dari Freeport yakni Suku Amungme sebagai pemilik lahan dan Suku Kamoro yang posisinya dekat dengan Amungme.

“Jadi kita mempertanyakan pembagian saham itu mekanisme seperti apa. Jika 10 persen, maka masyarakat dua suku dapat berapa dan itu tidak jelas sama sekali,” tutur dia.

Aksi damai ini juga melibatkan seluruh elemen masyarakat asli Papua, mahasiswa, dan masyarakat asli Papua yang berada di Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama pun turut berpartisipasi menyuarakan transparansi divestasi saham kepada dua suku asli yang terkena dampak dari PT Freeport.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: