Kemenkumham Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Kalangan Napi


MANOKWARI, papuabaratnews.coKementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) mulai mengantisipasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di kalangan para narapidana.

Ribuan alat pelindung diri (APD) dan rapid test mulai didistribusikan ke seluruh lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua Barat, Anthonius Ayorbaba, mengatakan, pihaknya menerima bantuan APD dari Ditjen PAS sebanyak 28 dan 40 alat rapid test. Nantinya, APD dan rapid test itu disalurkan ke unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di Papua Barat.

“Perintah Menteri Hukum dan HAM semua lapas rutan harus melakukan SOP pencegahan dan penanggulangan Covid-19,” kata Anthonius usai menyerahkan bantuan APD dan rapid test di Lapas Kelas IIB Manokwari, Kamis (30/4/2020).

Dia merincikan, Lapas Kelas IIB Manokwari menerima 2 paket APD dan 5 alat rapid test, Lapas Kelas IIB Sorong menerima 4 paket APD dan 7 alat rapid test, Lapas Kelas IIB Fakfak menerima 2 paket APD dan 4 alat rapid test, Lapas Kelas III Kaimana menerima 2 paket APD dan 3 alat rapid test, Lapas Kelas III Teminabuan sebanyak 2 paket APD dan 3 alat rapid test, Lapas Perempuan Kelas III Manokwari menerima 2 paket APD dan 3 alat rapid test, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Manokwari menerima 2 paket APD dan 3 alat rapid test, dan Rutan Kelas II Bintuni menerima sebanyak 12 paket ADP dan 12 alat rapid test.

“Yang terbanyak menerima APD dan rapid test itu Rutan Kelas II Bintuni. Karena sebagai tempat khusus jika ada warga binaan yang diisolasi untuk penanganan Covid-19,” terang Ayorbaba.

Dia juga menjelaskan, instruksi dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly agar masing-masing kantor wilayah melakukan refocusing anggaran pembelian APD, untuk disebarkan ke semua pegawai Kanwil Kemenkumham Papua Barat.

“Kalau dari kantor wilayah lebih dari Rp100 juta dan di setiap UPT juga melakukan refocusing,” kata dia.

“Jadi selain untuk pegawai, kita juga bisa bantu masyarkat terdampak Covid-19 ini,” ucap Ayorbaba menambahkan.

Kepala Lapas Kelas IIB Manokwari Ahmad Herriansyah, menuturkan, penerapan protokoler kesehatan untuk memutus rantai penyebaran wajib dilaksanakan oleh UPT pemasyarakatan di Papua Barat termasuk Lapas Manokwari. Beberapa langkah proaktif dan antisipatif pencegahan Covid-19 sudah diselenggarakan, yakni dengan melakukan penundaan pengiriman tahanan dari Kejaksaan, pembatasan kunjungan dan dilakukan melalui video call sehingga tidak ada interaksi langsung, penyemprotan disinfektan kepada semua lapas/rutan, dan membebaskan 215 narapida melalui program asimilasi dan integrasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020.

 

Rutan Bintuni jadi lapas isolasi

Sesuai arahan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Rutan Bintuni sangat representatif untuk dijadikan sebagai lokasi isolasi warga binaan yang terjangkit Covid-19. Selain itu, kondisi Rutan Bintuni tidak mengalami over kapasitas seperti lapas lainnya di Papua Barat.

“Sudah kami persiapkan khusus dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19,” kata Anthonius Ayorbaba.

Pihaknya juga telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan pembinaan terhadap petugas Rutan Bintuni terkait penanganan pasien Covid-19.

“Ada tiga kamar disiapkan di Rutan Bintuni, sudah distrelisasi juga. Dan tiga kamar itu dipisahkan dari kamar-kamar yang ada penghuninya sekarang ini,” terang dia.

Anthonius mengakui, penentuan Rutan Bintuni sebagai lokasi isolasi sempat menimbulkan protes dari masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terkait pandemi virus korona yang melanda dunia.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: