Kemenpan-RB : Masyarakat Tak Perlu Kuatir Soal Penerimaan CPNS

MANOKWARI, PB News – Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan -RB) Republik Indonesia meminta, masyarakat Papua Barat tidak perlu kuatir dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pasca terjadinya pergantian Menteri PAN dan RB.

“Penerimaan CPNS tahun 2018 tetap akan dibuka  di semua Provinsi di seluruh Indonesia. Masyarakat tidak perlu kuatir,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Bambang Soepijanto kepada awak media, Rabu (29/8).

Soepijanto meminta masyarakat  Papua Barat tetap tenang, dan  tidak terpengaruh dengan adanya informasi yang tidak tahu usulnya.

“Kalau  ada informasi penerimaan CPNS lewat Media Sosial (Medsos), sebaiknya  dicek kebenarnya, apakah haox atau tidak. Kami pasti akan mengumumkannya ke setiap Badan Kepegawaain Daerah (BKD) di seluruh Indonesia, karena itu jangan kuartir dan bersabar saja, penerimaan CPNS tetap dibuka,” tegasnya.

Menurutnya materi yang lama sudah disiapkan dan tetap ditindaklanjuti. Dengan demikian, diharapkan penerimaan CPNS tetap bisa direalisasikan di 2019 ini juga.

“Insyallah,” tuturnya.

Dia mengigatkan, masyarakat Papua barat, terlebih khusus pelamar CPNS agar mempersiapkan dirinya.

Selanjutnya, Bambang Soepijanto meminta semua kepala daerah di wilayah Provinsi Papua Barat untujk meperbaiki tata kelola manajemen birokrasi pemerintahanya, sehingga roda pemerintahan di daerah dapat berjalan optimal, dengan tujuan agar pembagunan daerah semakin maju dan hidup masyarakat lebih sejahtera.

“Namun yang terpenting adalah bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya,” tandasnya.

Pakai Anggaran Tak Sesuai Visi dan Misi

Kemenpan-RB juga menyatakan masih banyak pemerintah daerah yang menggunakan anggaran yang tak ada kaitannya dengan visi dan misi daerah.

Itu terlihat dari banyaknya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di bawah kategori B. Itu juga tergambar pada masih banyaknya pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya lebih besar dari belanja publik.

 

Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa dan pembelian ambulans.

“Masih 134 dari 509 kabupaten/kota yang belanja pegawai lebih besar dari belanja publik,” ujar  Menpan-RB, Komjen Syamsudin, Rabu (29/8).

Menpan-RB menyatakan itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda Kemenpan-RB, M Shadiq Pasadigoe dalam Rakor Bidang Pemerintahan dan Otda Regional Timur Kemenpan-RB di Aston Niu Hotel.

Menpan-RB juga mengingatkan Sistem merit manajemen ASN yang berbasis kinerja untuk promosi dan demosi. “Mutasi atas dasar kompetensi, bukan karena suka dan tidak suka. Promosi harus terbuka dan kompetitif. Demosi harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Shadiq yang mantan Bupati Tanah Datar, Sumatera Utara, 2005-2015 itu.

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah juga mesti ingat sumpah jabatan mereka. “Tak boleh lagi ada kepala daerah tertangkap OTT KPK,” pungkasnya. (PB14)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: