KPK dan Ombudsman PB Bersinergi Mengawasi Pelaksanaan Pelayanan Publik

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sebagai dua lembaga negara yang saling bersentuhan maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membangun kerjasama dengan Ombudsman Papua Barat untuk saling bertukar informasi dan data terkait pengawasan pelaksanaan pelayanan publik.

“Kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi kedua lembaga negara karena saling mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Alexander Marwata kepada awak media di Manokwari, Jumat (26/2/2021).

Menurut Alexander, sebagai perwakilan di daerah Ombudsman Perwakilan Papua Barat tentu lebih dekat dalam melakukan monitoring atau pengamatan terhadap layanan-layanan publik di daerah. Sehingga setiap temuan bisa segera dikoordinasikan dengan KPK.

Misalnya kata Alex, ada persoalan pelanggaran administrasi yang ada indikasi terjadi kerugian daerah atau negara yang dilaporkan kepada Ombudsman, maka bisa disampaikan kepada KPK. Sebaliknya apabila KPK menangani laporan atau aduan masyarakat yang terindikasi atau diduga merupakan mal administrasi akan diserahkan kepada Ombudsman.

“Jadi inilah tujuan dari Sinergitas yang kita bangun ini. Karena KPK belum memiliki perwakilan di daerah,” kata dia.

Dia mengatakan, kerjasama tersebut terjalin guna pengefektifan penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat menyangkut dugaan tindak pidana maupun pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sinergi ini kita bangun supaya upaya pencegahan korupsi dan maladminitrasi bisa berjalan lebih efektif,” terang dia.

Selain mengenai tukar menukar penanganan laporan, kerjasama tersebut juga menyepakati pemanfaatan bersama dan tindaklanjut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh KPK dan Ombudsman.

“Termasuk kerjasama dalam menindaklanjuti hasil penelitian,” beber Alexander.

Sementara itu, Kepala Ombudsman perwakilan Papua Barat Musa Yoseph Sombuk mengatakan, kerjasama tersebut secara tidak langsung mendorong Ombudsman untuk lebih memperkuat fungsi dan tugasnya. Terutama sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaran layanan publik yang berorientasi pada pemberantasan mal administrasi atau penyimpangan administrasi pelayanan publik.

“Tanggungjawab kita ada di wilayah pencegahan. Sebanyak mungkin kita selesaikan di wilayah pencegahan, maka angka korupsi akan semakin berkurang,” ujar Musa.

Dirinya berharap agar ada keberanian dari pemerintah daerah dalam memerangi praktek korupsi dan maladminitrasi di wilayah Papua Barat. Keberanian itu harus mampu ditunjukkan dengan Pencanangan Provinsi sebagai Provinsi atau Kabupaten bebas korupsi. Hal itu dilakukan sehingga proses pengawasan internal yang selama ini dijalankan oleh inspektorat menjadi lebih diperketat.

“Semoga bisa juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Terutama yang baru dilantik hari ini,” katanya. (PB25)

**Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 1 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: