Lelang Jabatan Eselon 2, PIM III Jadi Syarat Minimal

MANOKWARI – Kosongnya beberapa kursi kepala dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga akan diadakan lelang jabatan eselon II dengan syarat minimal telah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional (PIM) tingkat 3.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring saat dkonfirmasi mengatakan yang mengikuti lelang jabatan sudah pernah mengikuti PIM 3.

“Lebih bagus lagi kalau sudah mengikuti PIM II, pangkat minimal III D,” ujarnya di Manokwari, Kamis (7/4/2022).

Ia menjelaskan, meski telah dibuka pendaftaran lelang beberapa waktu lalu, namun hingga kini jumlah pendaftar masih belum memenuhi standar kuota yang ditentukan. Minimal harus ada tiga pasangan calon per organisasi perangkat daerah (OPD).

“Baru 19 orang, belum cukup untuk pasangan, minimal tiga atau empat,” sebutnya.

Mengingat masih minimnya jumlah pendaftar, lanjut Sembiring pihaknya akan menambah waktu lelang hingga kuota terpenuhi.

“Kemarin kita sudah beri penambahan waktu satu minggu, tetapi sepertinya belum memenuhi kuota yang ada, sehingga akan kami buka lagi. Kalau belum memenuhi kuota kita tidak bisa memulai. Terpaksa waktu diperpanjang,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan lelang belum dapat dilaksanakan apabila jumlah pendaftar belum memenuhi kuota. Menurutnya, minimnya pendaftar karena masih kurangnya sosialisasi.

Untuk itu, sosialisasi akan lebih ditingkatkan sehingga jumlah pendaftar dapat memenuhi kuota dan pelaksanaan lelang jabatan bagi eselon II dapat segera dilakukan.

“Kemungkinan sosialisasi dari sekretariat kurang, sehingga perlu ditingkatkan, yang ingin mengikuti lelang harus aktif, bagi yang ingin mendaftar silahkan, sebagai syarat lelang,” ucapnya.

Adapun OPD yang akan mengikuti lelang diantaranya, Disnakertrans, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Disdukcapil, Disperindagkop, Disparpora dan DP3AKB.

“Kita dahulukan yang Plt enam bulan ditambah dengan yang mau purna tugas seperti Disparpora. Data lengkapnya ada di BKD. Harus memenuhi kuota, kita tidak bisa menunjuk satu orang saja. Minimal tiga calon satu OPD,” pungkasnya.   (CR1)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: