LP3BH Pertanyakan Implementasi Perda Manokwari Kota Injil

  • Belum ada penomoran

 

MANOKWARI, PB News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Manokwari Daerah Injil menjadi Perda pada sidang paripuran yang diselenggarakan akhir tahun 2018 silam. Akan tetapi, implementasinya hingga kini dinilai tidak optimal karena Perda tersebut belum memiliki penomoran.

“Setelah Raperda disahkan, hingga saat ini saya melihat belum berlaku efektif karena belum diundangkan di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Minggu (17/3/2019).

Ada enam raperda yang ditetapkan menjadi perda dalam sidang paripuran DPRD Manokwari pada Senin (20/10/2018).

Empat dari enam Raperda tersebut merupakan inisiatif dari pihak eksekutif antara lain, Raperda tentang Penataan Manokwari Daerah Injil, Raperda tentang Raperda tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan dua raperda sisanya, merupakan raperda inisiatif dari DPRD Manokwari yang meliputi Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya.

Wakil Bupati Manokwari, Edy Budoyo, dalam kesempatan itu mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Manokwari yang telah banyak memberi kritikan, saran dan pertimbangan dalam tahap pembahasan empat raperda dari pihak eksekutif.

Terkait dengan Raperda Penataan Manokwari sebagai Kota Injil, kata dia, Manokwari merupakan daerah yang mempunyai sejarah religius atas penyebaran Injil di Tanah Papua. Pada 5 Februari 1855 silam, Ottow dan Geissler pertama kali menginjakan kaki di Pulau Mansinam dalam misi pekabaran Injil di wilayah setempat.

Situs gereja tua dan sumur tua di Pulau Mansinam merupakan bukti peninggalan sejarah awal mula masuknya Injil di Tanah Papua dan saat ini sudah dibangun juga tugu Pekabaran Injil sebagai peringatan masuknya Injil di Papua.

Sedangkan Raperda tentang Bangunan Gedung, kata dia, sebagai salah satu instrumen penting untuk mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita harap peraturan daerah yang dihasilkan ini dapat mengawal dinamika pembangunan di Manokwari,” ujarnya.

Soal pengelolaan pasar daerah, dia mengharapkan, dengan adanya Raperda tentang Pasar Daerah maka tata kelola pasar daerah jauh lebih tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.

“Ini juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta menjadikan pasar daerah sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Manokwari,” tuturnya.

“Empat raperda inisiatif eksekutif dan dua raperda inisiatif legislatif ini, kami menyampaikan bahwa baik raperda inisiatif pemerintah maupun raperda inisiatif DPRD disetujui dan ditetapkan serta diundangkan dalam lembaran daerah,” katanya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Manokwari, Dedy Subrata May, mengatakan, pengesahan enam perda tersebut menjadi tanggungjawab bersama untuk disosialisasikan ke masyarakat dengan baik demi pembangunan ke depan. Perlu diketahui, enam raperda tersebut telah dilakukan pembahasan sejak tahun 2017 lalu dan baru mendapat persetujuan. Sementara Raperda Penataan Manokwari Daerah Injil sudah dilakukan pembahasan sejak kepemimpinan Dominggus Mandacan sebagai Bupati Manokwari dan baru bisa dilakukan persetujuan tahun 2018 silam.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: