Ombudsman : Transparansi Kunci Mengawal APBD 2022

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat sudah ditetapkan oleh DPR Papua Barat beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, informasi yang didapatkan oleh masyarakat hanya sebatas nominal secara keseluruhan, baik pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

“Dalam setiap pemberitaan media massa, hanya disampaikan secara umum. Jadi seharusnya disampaikan secara terbuka dan terperinci kepada masyarakat semua item itu,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat Musa Yosep Sombuk di Manokwari, Selasa (7/12/2021).

Menurut dia, transparansi atau keterbukaan informasi pelayanan publik di Papua Barat masih menjadi catatan serius bagi Ombudsman Perwakilan Papua Barat. Terutama keterbukaan dalam pemanfaatan APBD pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Olehnya, lanjut Musa, setelah APBD ditetapkan, pemerintah perlu memikirkan strategi penyampaian informasi terkait APBD tersebut kepada masyarakat. Selain melalui media massa yang ada, bisa juga dilakukan melalui website yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang yang harus dibiayai dan juga rencana belanja pemerintahnya selama satu tahun. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawal pemanfaatannya,” kata dia.

“Kalau perlu satu halaman koran dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi khusus tentang APBD ini. Kalau tidak bisa, manfaatkan kemajuan teknologi digital saat ini,” sambungnya.

Musa menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat saat ini masih dikategorikan sebagai Pemerintah dengan tingkat keterbukaan publik paling rendah di Indonesia. Itu menandakan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem kepemerintahan dan transparansi kepada khalayak tentang capaian yang telah dilaksanakan.

“Untuk memberikan penilaian itu, kita cukup kunjungi website OPD Pemprov yang ada saat ini. Itu menjadi barometer penilaian kita. Karena tidak ada informasi ter-update yang kita dapatkan. Paling hanya kejadian 5 atau 6 bulan yang lalu,” kata dia.

Disampaikannya, terdapat dua indikator rujukan untuk menilai suatu pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Kedua indikator tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena kedua hal tersebut belum tampak menonjol dalam pemerintahan Provinsi Papua maka belum dikategorikan sebagai pemerintahan yang baik dan bersih.

“Bicara soal transparansi harus dibuktikan dengan tindakan. Ini Papua Barat ini kerjanya lebih banyak gelap jadi masyarakat tidak tahu,” tutup Musa. (PB25)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 8 Desember 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: