Pembangunan Bandara Kewenangan Pemerintah Pusat

MANOKWARI, PB News – Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Matheos Selano, menilai rencana pengembangan infrastruktur jalur perhubungan udara merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini biaya pengembangan tersebut masih ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Pemerintah provinsi saat ini masih menganggarkan pembangunan perhubungan udara. Padahal nomenklaturnya sudah tidak menjadi kewenangan provinsi lagi,” saat dikonfirmasi Papua Barat News, belum lama ini.

Menurut dia, anggaran provinsi harus dipergunakan sesuai dengan peruntukan pengembangan sarana prasarana di daerah, jika harus dicover pengembangan infrastruktur bandar udara akan menimbulkan kerancuan dalam pertanggujawaban.

“Kita juga merasa janggal nanti pertanggungjawabannya seperti apa,” ungkapnya.
Dia mengharapkan pemerintah provinsi hanya menganggarkan apa yang menjadi kewenangan provinsi. Pasalnya pembangunan perhubungan udara (Bandara) sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini nantinya akan kembali dikoordinasikan dengan dinas terkait dan khususnya Kementerian Perhubungan.
“Sehingga pemerintah provinsi tidak perlu lagi menganggarkan pembangunan bandara,” terang dia. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: