Pemprov dan Pemkab Bintuni Ambil Alih Tuntutan Suku Sebyar

  • Ganti rugi sumur gas

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah sepakat untuk mengambil alih penyelesaian tuntutan ganti rugi Suku Sebyar atas hak ulayat sumur gas yang diproduksi LNG Tangguh.
Asisten I Setda Papua Barat Roberth Rumbekwan menjelaskan, tuntutan kompensasi hak ulayat sebanyak Rp32,4 miliar itu menjadi tangguh jawab pemerintah pusat. Akan tetapi, sejak 2004 silam pembayaran tersebut tak kunjung direalisasikan.
“Jadi kita tarik ke daerah,” kata dia saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan di salah satu hotel di Manokwari, Rabu siang (17/11/2021).
Ia menjelaskan, beban penyelesaian tuntutan dari masyarakat adat Suku Sebyar dibagi sama rata yaitu pemprov Rp16,2 miliar dan pemkab Rp16,2 miliar atau 50 persen dari total tuntutan.
Nantinya, tahun 2022 mulai dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp8,1 miliar oleh masing-masing pemda.
“Sekarang kita siapkan regulasinya. Pemprov pakai peraturan gubernur dan Pemda Teluk Bintuni gunakan peraturan bupati,” jelas Roberth.
Sikap pemerintah daerah untuk menarik kembali persoalan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, merupakan wujud semangat otonomi khusus (Otsus) Papua dalam menyikapi masalah yang dialami masyarakat adat di Bumi Kasuari.
“Ini sesuai semangat otsus yang ada,” papar dia.
Awalnya, sambung dia, pemerintah pusat berjanji akan menyelesaikan kompensasi hak ulayat dalam bentuk program, tetapi masyarakat adat menolak. Kemudian dilakukan negosiasi kembali dengan dua metode yaitu program senilai Rp11 miliar dan uang tunai Rp21,4 miliar.
“Namun sampai dengan saat ini juga tidak ada realisasi,” tuturnya.
Melihat permasalahan yang tidak tuntas, Pemkab Teluk Bintuni berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat untuk mengambil alih pembayaran ganti rugi kepada Suku Sebyar sebagai pemilik hak ulayat sumur minyak dan gas.
“Masyarakat tuntut lagi, makanya pemda Bintuni bernegosiasi dengan pemprov supaya kita cepat tarik masalah dari pusat,” terang Roberth.
Sebelumnya, Kepala Suku Besar Suku Sebyar Aci Kosepa menuturkan, pihaknya telah melakukan audiens dengan Komisi VII DPR RI di Senayan Jakarta, pada Jumat (4/9/2020).
Total tuntutan ganti rugi atas enam lokasi sumur minyak dan gas yang diproduksi LNG Tangguh sebanyak Rp60 milar. Dimana, satu sumur dihargai Rp10 miliar. Dari jumlah itu, Pemkab Bintuni sudah menyelesaikan Rp8,1 miliar dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melunasi Rp13,5 miliar. Sehingga, pemerintah pusa memiliki tanggung jawab melunasi sisa pembayaran sebanyak Rp32,4 miliar.
“Kami telah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan telah membentuk tim untuk menyelesaikan ini dengan tujuan melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Kepala SKK Migas, Kementerian Keuangan dan Komisi VII,” jelas Aci.(PB15)
Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 18 November 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: