Pemprov Prioritaskan Pengadaan Alkes di RSUD Provinsi
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan dalam tahun 2021 ini akan lebih memprioritaskan pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat. Kebijakan tersebut diambil agar rumah sakit yang ada dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
“Sesuai arahan Gubernur, kita prioritaskan untuk pengadaan alat kesehatan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan kepada awak media di Manokwari beberapa waktu lalu.
Alkes yang dimaksud sambung Otto, nantinya difungsikan untuk memenuhi ketersediaan yang harus dimiliki di setiap ruangan vital seperti di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli, kamar bedah dan beberapa ruang lainnya.
“Untuk sementara tambahan bangunan belum kita prioritaskan,” jelasnya.
Otto mengatakan, terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan untuk bertugas pada RSUD Provinsi Papua Barat, pihaknya masih belum membuka rekruitmen tenaga kesehatan tambahan. Karena untuk sementara Dinas Kesehatan masih berprioritas memperpanjang kontrak bagi Nakes yang sudah ada.
“Kita perpanjang dulu kontrak bagi yang sudah dikontrak dari tahun kemarin. Selain itu, ada juga yang selesai pendidikan dan bisa kita tempatkan di sana,” terang dia.
Dia menuturkan, saat ini sudah ada beberapa tenaga dokter spesialis yang sudah selesai menjalankan pendidikan dan kembali ke Manokwari. Akan tetapi karena unit-unit layanan pada RSUD Provinsi belum beroperasi sehingga pihaknya menyarankan untuk ke RSUD yang ada di Kabupaten-Kabupaten. Para dokter spesialis yang dimaksud adalah dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis bedah mulut.
“Untuk sementara, kita sarankan ke daerah-daerah seperti Raja Ampat dan Teluk Wondama. Kalau RSUD sudah bisa beroperasi maka kita usahakan untuk kembalikan ke sini,” beber Otto.
“Kalau soal kebutuhan untuk formasi tenaga kesehatan lainnya, kita menunggu arahan dari Gubernur melalui BKD,” tutupnya. (PB25)
**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 4 Maret 2021
