Pendataan OAP di Empat Daerah Belum Optimal

MANOKWARI – Pendataan jumlah orang asli Papua (OAP) belum dilakukan secara optimal pada empat daerah di Provinsi Papua Barat. Yaitu, Kabupaten Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfak, dan Kota Sorong.

Dilansir dari laman Saik+ (Sistem Informasi & Administrasi Kampung), persentase pendataan OAP dari empat daerah itu masih 0%.

Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan, data OAP merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan besaran alokasi dana otsus dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota. Hal ini sesuai Pasal 34 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Data jumlah OAP tercantum di Saik+. Makanya harus kejar,” ujar Legius saat ditemui awak media di Manokwari, Senin (14/3/2022) siang.

Selain itu, Kabupaten Teluk Bintuni dan Wondama baru mencapai 1%. Sisanya, sudah melewati 10% pendataan OAP. Bahkan Kabupaten Fakfak dan Manokwari menjadi daerah yang pendataan jumlah OAP paling banyak, masing-masing 19% dan 18%. Meski demikian, pendataan OAP terus mengalami peningkatan.

“Kita dorong terus agar data secepatnya diinput,” jelas dia.

Ia merincikan, jumlah OAP yang terinput dalam Saik+ hingga Maret 2022 sebanyak 153.333 orang. Jumlah ini berasal dari Kabupaten Fakfak 29.695 orang, Manokwari 27.433 orang, Maybrat 25.811 orang, Kabupaten Sorong 20.141 orang, Raja Ampat 14.847 orang, Kaimana 14.717 orang, Manokwari Selatan 17.798 orang, Bintuni 1.823 orang, Wondama 893 orang, Pegunungan Arfak 5 orang, Kota Sorong 5 orang, dan Tambrauw belum terdata sama sekali.

“Datanya terpantau melalui Saik+ jadi sekaligus kita manfaatkan untuk evaluasi,” ucap dia.

Legius menjelaskan, pendataan jumlah OAP dilakukan melalui Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung Otsus (Prospek). Data tersebut, diinput oleh kader kampung yang telah diberikan pelatihan. Sistem pengelolaan data berbasis teknologi ini, terkoneksi dengan pusat data milik pemerintah provinsi.

Olehnya, peran aktif dari masing-masing kabupaten/kota sangat diperlukan agar upaya pendataan OAP berjalan maksimal.

“Kabupaten/kota yang siapkan data, lalu provinsi sampaikan ke pusat. Baru kita bisa usulkan pagu anggaran otsus sesuai data,” ucap dia.

Legius berharap, anggaran otsus tahun 2022 yang telah dikirim pemerintah pusat langsung ke rekening kas pemerintah kabupaten/kota, dapat dimanfaatkan untuk pendataan. Karena, pengusulan dana otsus tahun 2023 mendatang harus mengacu pada data OAP yang tercantum di Saik+.

“Regulasi juga sudah mengamanatkan, tapi data masih kosong. Padahal manfaat data untuk kabupaten/kota sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, total dana otsus yang dialokasikan ke kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2022 sebanyak Rp910,22 miliar. Terdiri dari dana otsus block grant Rp471,74 miliar dan spesific grant Rp438,48 miliar.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: