Penyaluran Bansos Nontunai Perkuat Kesehatan Fiskal

  • Tunai sering terjadi kebocoran

 

MANOKWARI, PB News – Bank Indonesia (BI) mendukung penyaluran bantuan sosial (Bansos) dilakukan secara nontunai, untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat, S Donny H Heatubun, menerangkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi program bansos nontunai ini sejak tahun 2018 di Kota Sorong. Pengalihan bansos dari tunai ke nontunai ini pun akan memperkuat kesehat fiskal serta, mencapai prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

“Sebenarnya gerakan nontunai ini BI sudah mulai sejak tahun 2014,” kata dia saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Selasa (9/7/2019).

Dia melanjutkan, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Nontunai. Dengan adanya regulasi tersebut, keluarga penerima manfaat (KPM) di Papua Barat tidak lagi menerima bantuan secara tunai. Karena, telah digantikan dengan nontunai berbentuk kartu keluarga sejahtera disertai buku tabungan. Penyaluran bantuan menggunakan sistem perbankan ini mempermudah pengontrolan dan mengurangi penyimpangan.

“Pemerintah berikan bantuan secara tunai ada beberapa kelemahan seperti rawan kebocoran, tidak efektif, tidak efisien dan ada stigma orang miskin saat antri menerima bantuan itu,” kata dia.

Donny melanjutkan, ada empat bank konvensional di Papua Barat yang terlibat mendistribusikan program bansos dari Kementrian Sosial ini. Empat bank tersebut adalah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Gerakan nontunai telah dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak beberapa tahun lalu, sehingga program bansos nontunai dari Kemenson pun sangat sinkron dengan upaya meningkatkan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia.

“Peran Bank Indonesia memantau penyaluran nontunai yang dilakukan teman-teman perbankan. Dan itu merupakan salah satu tugas pokok Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran,” ujar dia.

Di Papua Barat, kata dia, ada sejumlah persoalan yang menghambat penerapan sistem nontunai khususnya di penyaluran bansos ini. Kendala itu seperti akurasi data penerima manfaat dan infrastruktur di wilayah setempat yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Program ini sudah mulai dari tahun 2017 tapi tenggelam, karena jaringan telekomunikasi di sini susah,” terang Donny.

Ke depannya, pihak BI Papua Barat akan mencoba berkoordinasi dengan Diskominfo terkait progres dari Palapa Ring Timur yang akan menggenjot kualitas jaringan telekomunikasi di Papua Barat dan Indonesia Timur umumnya.

“Masalah data ini tidak hanya di Papua Barat, tapi semua daerah. Tapi di sini kendala terberat itu di infrastruktur,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Muhamad Mansyur, menuturkan, pemerintah telah membentuk tim koordinasi bansos pangan nontunai baik di pusat dan daerah.

Pagu bansos pangan dan target sasaran di wilayah III adalah beras sejahtera Rp2.357.166.240.000 dengan jumlah KPM sebanyak 1.785.732, dan untuk bantuan pangan nontunai adalah Rp3.921.082.440.000 dengan target KPM ada 2.970.517. Jadi total pagu anggaran tahun 2019 di wilayah III yaitu Rp6.278.248.680.000 dan KPM sebanyak 4.756.249.

Untuk di Provinsi Papua Barat jumlah KPM yang menerima bantuan pangan nontunai atau rastra sebanyak 80.411. Jumlah ini tersebar di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.(PB15)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: