Pimpinan OPD Wajib Patuhi Lpj

RANSIKI – Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mematuhi aturan terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Pasalnya, sampai saat ini masih ada OPD yang belum memasukan Lpj.

“Jangan bebankan LPj ke BPKAD. Bendahara-bendahara di OPD harus rutin membuat laporan,” tegas Bupati Waran di Ransiki, Senin (4/4/2022).

Menurut Bupati, kepatuhan Lpj yang rendah sangat berpengaruh negatif terhadap transfer anggaran dari pusat.

“Imbasnya juga kepada anggaran untuk gaji-gaji ASN dan setiap tenaga honorer yang ada di Mansel,” ujarnya.

Dipaparkan Waran, dengan adanya perubahan sistem keuangan, maka mekanisme pelaporan Lpj ikut berubah.

“Kalau dulu Simda, pelaporannya ada semua di BPKAD. Dengan sistem yang baru ini, OPD wajib melaksanakannya. Anda yang keluarkan uang, anda yang tahu uang itu keluar kemana. Buat laporan jelas. Sehingga jangan tertumpuk dan jadi masalah,” ujarnya.

“Nanti kalau gaji terhambat, datang ribut. Salahkan BPKAD, Salahkan Sekda. Jadi Kepala OPD harus perhatikan itu,” sambungnya.

Ia menekankan, akan memberikan sanksi tegas kepada pimpinan OPD yang lalai terkait Lpj.

“Jika ada OPD yang lalai membuat Lpj, maka akan diberi sanksi. Ingat, saya belum melakukan pelantikan baik Eselon IV, III dan II. Saya tidak segan-segan. Jadi bekerjalah dengan baik, disiplin, paham tupoksi, dan tidak mengambil alih pekerjaan orang lain. Tentu akan ada penilaian untuk semua itu. Silakan tidak melakukannya, nanti bupati berikut yang mengangkatmu. Kalau saya, kamu tidak dipakai,” tegasnya. (PB24)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: