Satgas Covid Papua Barat Tegaskan Pemda Tak Pungut Biaya PCR

MANOKWARI, PB News – Satgas Covid-19 Provinsi Papua Barat menegaskan, pemerintah daerah di wilayah setempat tidak memungut biaya swab Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sepeserpun.
Surat edaran Gubernur Papua Barat Nomor 900/1241/GPB/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dan Batas Tarif Tertinggi RT-PCR, merupakan tindak lanjut surat edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan.
“Sejak Covid-19 melanda Papua Barat, Gubernur tidak memberikan instruksi untuk pungut biaya PCR. Layanan PCR pemerintah diberikan secara gratis,” ucap Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Papua Barat Derek Ampnir saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Selasa (2/11/2021).
Anggaran PCR, sambung dia, telah diakomodir melalui APBD Papua Barat tahun 2020 dan 2021. Layanan tersebut khusus diberikan kepada pasien yang terpapar virus korona dan upaya penelusuran kontak erat (contact tracking), bukan untuk pelaku perjalanan.
“PCR yang disiapkan pemerintah itu untuk tracking contact. Mulai dari rumah sakit provinsi sampai ke Puskesmas, tracking contact gratis,” jelas dia.
Ia menerangkan, melalui surat edaran tersebut pemerintah provinsi memastikan biaya PCR di sejumlah fasilitas kesehatan milik swasta, wajib mengikuti aturan dari pemerintah pusat yaitu Rp300 ribu untuk daerah di luar Jawa-Bali. Sementara, Jawa-Bali berlaku harga Rp275 ribu.
Dan, tarif ini dikenakan bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara.
“Kalau mandiri silakan, dan itu dibayar karena swasta yang layani,” ucap Derek.
Ia mengungkapkan, anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah difokuskan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memberikan subsidi biaya swab PCR kepada rumah sakit swasta yang membuka layanan swab PCR bagi pelaku perjalanan.
“Kalau bebas biaya harus ada subsidi ke swasta. Kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan,” papar Derek.
Selain penyeragaman tarif PCR, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengatur syarat pelaku perjalanan ke luar dari Kabupaten Manokwari cukup mengantongi hasil pemeriksaan swab antigen, dan telah menerima vaksin dosis kedua. Syarat antigen ini dikarenakan, Manokwari belum memiliki sarana prasarana PCR yang memadai.
“Ada kondisi objektif daerah yang kita atur lewat surat edaran, supaya Anda pergi ke wilayah yang dituju tidak ada masalah. Khusus Manokwari Raya itu hanya swab antigen dan vaksin dua kali,” tutur dia.
Penetapan harga terbaru tes PCR ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo agar menurunkan harga tes PCR untuk perjalanan menggunakan pesawat. Penurunan harga PCR berlaku per Kamis 27 Oktober 2021.
Penurunan harga dilakukan setelah Kementerian Kesehatan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meninjau ulang harga acuan tes Covid-19 ini.
“Kami telah mengevaluasi harga acuan RT-PCR saat ini,” kata Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam BPKP Iwan Taufiq Purwantop.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, penurunan tarif PCR dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR yang terdiri dari komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp275 Ribu untuk Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300 ribu untuk luar Jawa dan Bali,” ucap dia.
Dia menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium dan fasilitas pemeriksa lainnya dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut.
Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR.
Bilamana ada lab yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan kota/kabupaten. Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, sanksi terakhir adalah penutupan lab dan pencabutan izin operasional.(PB15)

**Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 3 November 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: