Talud Pengaman Pantai Tanah Rubuh Mulai Diperbaiki

MANOKWARI, PB News – Penyedia jasa atau kontraktor pelaksana mulai memperbaiki kerusakan pada talud pengaman pantai di Kampung Wedoni Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari. Perbaikan dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, memberikan peringatan keras. Sebab berdasarkan kontrak, proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan.

Pantauan Papua Barat News di lokasi perbaikan, Jumat (19/2/2021), nampak sejumlah pekerja proyek sedang meratakan tanah menggunakan kendaraan alat berat. Selain itu, terlihat juga gundukan batu karang yang telah dipersiapkan untuk membangun kembali talud yang hancur.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan, saat dikonfirmasi, Minggu (21/2/2021), mengatakan, sejauh ini telah ada tujuh orang PHO atau Provisional Hand Over dan lima orang tim pemeriksa teknis yang telah diperiksa.

“Pemeriksaan terhadap tim teknis kita lakukan secara visual. Jadi saat mereka (tim teknis) lakukan riksa lapangan sebanyak dua kali itu, diberikan rekomendasi untuk merapikan tanah dan pondasi pada pemeriksaan pertama, dan pada pemeriksaan kedua, hasilnya sudah sesuai katanya,” kata Wuisan.

Selain memeriksa penyedia jasa dan pihak ketiga, penyidik Kejati Papua Barat juga telah memeriksa pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari. Dalam pemeriksaan itu, Asisten Intelijen (Asintel) Rudy Hartono menegaskan agar proyek pembangunan talud tersebut, diperbaiki.

“Kami tekankan untuk diperbaiki seperti sedia kala sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, apalagi ini masih dalam masa pemeliharaan. Jika tidak dilaksanakan maka akan diambil tindakan tegas, yaitu penegakan hukum,” kata Hartono.

Proyek pembangunan konstruksi talud pengaman pantai Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari, bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 dibawah Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Papua Barat, Kementerian PUPR dengan pagu anggaran sebesar Rp23,9 miliar.

Dalam lelang proyek pekerjaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dari 122 perusahaan peserta lelang, PT. Dyan Nugraha Saotanre yang beralamat di Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) memenangi lelang tender proyek dengan penawaran terendah, yakni Rp19.600 miliar. (PB13)

Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi 2 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: