Warga Miskin Bisa Akses Bantuan Hukum

MANOKWARI, PB News – Tahun ini, Pemerintah Indonesia kembali mengalokasikan  dana untuk memberi bantuan hukum bagi orang-orang miskin, sebagai langkah membantu mereka mengakses keadilan.

Anggaran senilai 45 miliar ini dikucurkan lewat 405 organisasi bantuan hukum (OBH) di seluruh Indonesia, yang akan memberikan bantuan hukum untuk orang miskin.

Langkah ini diambil pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Untuk Papua Barat, tahun 2018 ini, memperoleh bantuan dana Rp 400 juta yang akan didistribusikan ke Kemenkumham Papua Barat dan 4 OBH yang ada.

“Saat ini sudah ada empat organisasi bantuan hukum (OBH) di Papua Barat, yakni dua diantaranya di Manokwari, satu di Fakfak dan satu di Sorong. Masih ada sekitar sembilan kabupaten yang belum terbentuk. Tahun ini ada akreditasi mudah-mudahan bisa bertambah,” ujar Kepala Pusat Penyuluhan dan Pelayanan Hukum, Djoko Pudji Raharjo pada kegiatan  Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin Tahun 2018 serta Launcing Pelayanan Pengaduan Masyarakat tentang Bantuan Hukum Berbasis Aplikasi Media Sosial Whatsapp oleh Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat di Manokwari, Selasa (27/3/2018).

Djoko Pudji Raharjo menegaskan, pemberian pelayanan bantuan hukum kepada warga miskin tidak lepas dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mengimplementasikan asas keadilan.

Saat ini, kata Djoko, sudah ada sekitar 405 OBH di Indonesia dan lebih dari 2.050 orang advokat. Hal ini untuk memenuhi asas keadilan bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 16 tahun 2011.

“Masyarakat miskin yang ingin mendapat bantuan hukum harus memenuhi syarat seperti memiliki surat keterangan miskin. Bantuan ini nantinya dari penyelidikan hingga advokasi,” ungkap Djoko.

Dijelaskan Djoko, setiap kasus yang ditangani hanya dianggarkan Rp 5 juta. Dengan minimnya anggaran tersebut diharapkan pemerintah daerah bisa menganggarkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Perda.

“Setiap kasus itu anggarannya Rp 5 juta, baik litigasi maupun non-litigasi. Anggaran ini sangat terbatas, karena itu Pemda perlu mendorong untuk dimasukan ke dalam APBD sehingga seluruh warga miskin yang membutuhkan bantuan hukum dan mencari keadilan bisa terlayani dengan baik,” jelasnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM wilayah Papua Barat Agustinus Pardede mengatakan, seharusnya Pemerintah daerah juga menganggarkan dana bantuan hukum bagi warga miskin, mengingat alokasi anggaran dari Pemerintah pusat sangat kecil.

“Di Papua Barat belum ada kabupaten/kota yang sudah membuat Perda dimaksud. Kita berharap DPRD dan Pemda bisa mendorong hal ini, sehingga masyarakat miskin di daerah ini juga memperoleh akses bantuan hukum,” tandasnya.

Dengan diluncurkannya pelayanan pengaduan masyarakat terkait bantuan hukum (E-Pandu Bankum) berbasis aplikasi media sosial Whatsapp dengan nomor 0852 4328, masyarakat bisa mengadu ke nomor tersebut jika memerlukan bantuan hukum. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: