Inforial

25% Perusahaan  Nakal Tak Patuhi Ketentuan UMP

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pemerintah Provinsi Papua Barat menemukan sebanyak 25% perusahaan swasta yakni perdagangan dan perhotelan belum memenuhi ketentuan pembayaran upah kerja sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp3. 134.600. Karena itu, pengawasan dan kontrol akan dilakukan secara ketat untuk memastikan seluruh perusahaan di Papua Barat mematuhi ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Papua Barat Frederik Saidui mengatakan kepatuhan perusahaan dalam memberikan upah bagi pekerja belum sepenuhnya berjalan sesuai standar upah yang ditetapkan oleh Gubernur. Masih banyak buruh dan karyawan yang digaji jauh di bawah standar UMP.

“Masih banyak perusahaan nakal di Papua Barat, data kita ada 25% perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan upah yang telah ditetapkan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media di Manokwari,  Rabu (4/11/2020).

Setelah pemerintah daerah menetapkan UMP Papua Barat tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020, maka pihaknya akan melakukan pengawawsan terhadap perusahaan swasta di seluruh Papua Barat. Tujuannya adalah mencegah terjadinya pembayaran upah murah.

“Di tahun 2021 kita akan tindak tegas jika ada yang nakal,” paparnya.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh dan memberikan efek jera bagi perusahaan nakal, maka Disnakertrans Papua Barat akan menempuh jalur hukum apabila ditemukan pihak perusahaan kembali berulah tidak mematuhi aturan pengupahan.

“Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama kami di tahun depan. Karena itu bila ada yang tidak patuh maka kita akan bawa ke proses hukum,” pungkasnya. (PB22)

 **Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 5 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.