Inforial

Aktivis Anak Sebut Pemerintah Wajib Penuhi Hak Anak

MANOKWARI – Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.

Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

Salah satu pemenuhan kebutuhan anak selain Pendidikan dan Kesehatan adalah kota layak anak. Kota layak anak (KLA) tujuannya untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi serta untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Aktivis anak dan Perempuan Papua Yuliana Numberi mengatakan untuk Papua Barat pada tahun 2012 lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI memilih Papua Barat sebagai salah satu provinsi dalam pengembangan kota layak anak.

Yuliana menjelaskan, pada saat itu pihaknya memilih dua wilayah di kabupaten Manokwari yakni Pantura dan Prafi untuk dijadikan sebagai percontohan kota layak anak. Dijelaskan, alasan pemilihan wilayah Pantura karena 98 persen masyarakat asli Papua. Sedangkan Prafi masyarakatnya hetrogen diaman dihuni masyarakat dari berbagai suku.

“Dalam pemilihan dua wilayah ini sebagai percontohan saya bisa melihat mana yang lebih cepat memberikan perlindungan dan hak-hak anak di wilayahnya”, kata Yuliana dalam podcast Kaki Tanah Papua.

“Kami juga studi banding ke solo untuk pengembangan program kota layak anak,” ujarnya.

Namun pada tahun 2016 jelas dia pengembangan program kota layak anak tidak lagi berjalan hingga saat ini. Padahal pada saat itu pihaknya sudah punya konsep untuk membangun taman bermain anak di kawasan gunung meja.

Untuk itu dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat bisa melihat kembali hal ini, sehingga Manokwari bisa menjadi kota ramah anak seperti kota-kota lainnya di Indonesia.

Dijelaskan, pengembangan kota layak anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selain kota layak anak, pemenuhan kebutuhan anak lain juga masih rendah. Masalah utama masih rendahnya pemenuhan hak anak adalah, keterpilaan data anak. Menurutnya pendataan yang dilakukan tidak secara baik mengakibatkan Papua Barat tidak memiliki data anak yang akurat.

Kemudian masalah lainnya adalah ketidaktahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang berhubungan langsung dengan anak-anak. Padahal kata dia, isu terkait dengan anak-anak sangat banyak.

“Contohnya seperti hak-hak anak dalam pendidikan, hak anak dalam hukum dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, peran gender juga belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian masyarakat saat ini melihat bahwa mendidik anak, merawat anak merupakan tanggungjawab utama seorang ibu.

“Konsep ini yang hingga saat ini masih mendominasi mindset masyarakat sehingga beban tersebut diberikan kepada seorang ibu,” jelasnya.

Tetapi jika masyarakat memahami peran gender dengan baik serta memahami bahwa peran mendidik dan mengasuh anak menjadi tanggung jawab bersama, maka dengan sendirinya akan menaikan persentasi perlindungan terhadap anak.

Ia menjelaskan dalam pasazl 47 UU Otsus menjelaskan bahwa pentingnya kesetaraan gender. Untuk itu dia berharap semua pihak untuk bisa menerjemahkan pasal tersebut dengan baik agar hak asasi perempuan dan hak asasi anak bisa dipenuhi dalam penggunaan dana otsus.

“Dengan demikian kita bisa memberikan anggaran untuk pemberdayaan hak-hak perempuan dan anak di Papua Barat,” ujarnya.

“Salah satu contoh selama masa Covid-19 bantuan yang diberikan tidak ada yang mewakili hak-hak anak,” sambungnya.

Yuliana juga meyoroti soal Perempuan Kepala Keluarga. Mereka (perempuan kepala keluarga) menanggung beban yang sangat berat namun selalu luput dari perhatian pemerintah.

“Saya berharap Otsus 20 tahun kedepan, pemerintah Provinsi Papua barat harus mengitung perempuan kepala keluarga perempuan,” tegas dia. (PB23)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.