InforialPARLEMENTARIA

Banjir di Kota Sorong Perlu Dievaluasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co Masalah banjir yang melanda Kota Sorong beberapa kali dalam setahun terakhir, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kota setempat. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi penyebab terjadinya banjir dan mengambil langkah untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

“Meskipun anggarannya sudah didorong dalam APBD Perubahan tahun 2020, tapi harus ada evaluasi lebih lanjut sehingga tidak menjadi bencana rutin setiap tahun,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Abdullah Gazam kepada Papua Barat News di Manokwari beberapa waktu lalu.

Banjir di Kota Sorong, kata dia, merupakan masalah klasik. Akan tetapi, jika tidak segera diatasi maka dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir yang lebih besar. Pemerintah secepatnya melakukan kajian mendalam penyebab banjir dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti pakar lingkungan, aktivis mahasiswa yang tentu akan menghasilkan ide-ide cemerlang.

“Kira-kira apa penyebabnya dari hasil kajian dan solusi apa yang ditawarkan. Kalau anggaran Pemkot Sorong tidak mampu, bisa koordinasi dengan pemprov, bahkan pemerintah pusat,” tukasnya.

Ia melanjutkan kajian-kajian itu nantinya disampaikan secara terbuka, sehingga masyarakat mengetahui secara pasti penyebab banjir dan tidak menyalahkan pemerintah terus-menerus.

“Seandainya masalah utama banjir akibat galian C, kalau yang izinkan pemprov, coba diajak diskusi untuk segera hentikan surat izin operasionalnya. Jadi, kajiannya harus komprehensif,” tandas Gazam.

Menurut Gazam penanganan masalah banjir di Kota Sorong membutuhkan analisis yang serius, bukan hanya oleh pemerintah daerah akan tetapi juga seluruh komponen yang memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan.

“Untuk menemukan solusi, pemerintah perlu membuka ruang diskusi yang boleh melibatkan banyak kalangan seperti mahasiswa, akademisi, DPR, pemerhati lingkungan dan juga masyarakat. Mungkin dari mereka bisa lahir pikiran konstruktif terkait pola pencegahan bencana alam ini,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa persoalan banjir tidak saja timbul akibat kebijakan atau pola pencegahan yang belum tepat dari pemerintah, tetapi juga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan seperti pola membuang sampah yang tidak teratur.

“Untuk itu, dalam menghadapi bencana ini kita tidak perlu menunjuk kesalahan kepada satu pihak saja. Evaluasi dan diskusi bersama merupakan hal yang paling penting. Kalau saling menyalahkan maka persoalan tidak akan selesai,” ujar Gazam.

Apabila banjir tidak teratasi, kata dia, tentu masyarakat akan terus menagih janji yang pernah disampaikan, tidak akan ada lagi banjir di Kota Sorong.

“Terkait korban jiwa, masyarakat bisa saja menuntut pemerintah, karena pemerintah harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Pemerintah harus bertanggung jawab atas persoalan yang dialami rakyatnya,” tegas Gazam.

Dia juga menuturkan perjuangan terhadap bencana banjir Kota Sorong telah menjadi komitmen bersama seluruh anggota DPR Papua Barat dari Dapil Sorong yang berjumlah 12 orang.

“Kami akan tetap mendesak kepada pemerintah untuk tidak lalai dalam melakukan evaluasi terhadap masalah Ini,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 2 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.