Inforial

Bapaslon ROMANSA Ajukan Gugatan ke PTTUN Makassar

MANOKWARI, papuabaratnews.co Sambil menunggu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas sidang pelanggaran kode etik pemilu yang melibatkan Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Manokwari, Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dari jalur perseorangan, Ronald Mambieuw – Reineke Exonia Musa (ROMANSA) kembali mengajukan gugatan dugaan pelanggaran pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Bawaslu Kabupaten Manokwari, Jumat (25/9/2020).

Kuasa Hukum ROMANSA, Habel Rumbiak, mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan untuk memperjuangkan hak konstitusional ROMANSA sebagai bapaslon bupati dan wakil bupati sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Juga didasari dengan adanya ruang penyelesaian sengketa dalam tahapan Pilkada serta UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa setelah KPU mengeluarkan SK penetapan calon peserta Pilkada, diberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan selama tiga hari setelah keputusan itu dikeluarkan untuk melakukan upaya hukum.

“Jadi jeda tiga hari setelah tanggal 23 September inilah yang kita manfaatkan,” kata Habel.

Dikatakannya, apapun respon yang diberikan oleh pihak Bawaslu terhadap laporan atau gugatan tersebut tidak menjadi halangan bagi ROMANSA untuk terus melanjutkan perjuangan terhadap pemenuhan hak konstitusionalnya ke jenjang PTTUN Makassar.

“Ditolak atau tidak diproses sekalipun oleh Bawaslu, kami tetap ke PTTUN Makassar,” lanjut dia.

Dirinya menegaskan, pihaknya bertanggungjawab memenuhi tuntutan yang ditetapkan konstitusi untuk melewati prosedur administratif di pihak Bawaslu tempat Bapaslon ROMANSA mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada.

“Kami sudah memenuhi prosedur administratif itu dan masuk pada tahapan selanjutnya yaitu sengketa Tata Usaha Negara ,” tegasnya.

Dia menyebutkan, bukti administrasi yang dimasukkan ke Bawaslu dalam gugatan sengketa tersebut adalah SK Penetapan Calon dari KPU Kabupaten Manokwari. Pihaknya juga sudah melengkapi dokumen laporan dengan syarat-syarat formil dan materil lainnya.

“Semua syarat sudah kita lengkapi. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan ke Makassar untuk memasukkan gugatan di PTTUN,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 28 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.