Inforial

Bapaslon SEMANIS Ajukan Gugatan ke Bawaslu Mansel

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Seblon Mandacan – Imam Syafi’i (SEMANIS) menggugat KPU Mansel atas dugaan pelanggaran Pilkada tahun 2020. Gugatan tersebut telah dilayangkan Bapaslon SEMANIS ke Bawaslu Mansel, Selasa (22/9/2020).

Kuasa Hukum Bapaslon SEMANIS Habel Rumbiak, mengatakan, pihaknya menduga adanya pelanggaran oleh KPU Kabupaten Mansel dalam penetapan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Mansel. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dokumen yang dimasukkan oleh Bapaslon pada saat pendaftaran.

“Padahal kami menilai dokumen yang diserahkan sudah memenuhi syarat pencalonan yang ada,” ujarnya di Manokwari, Rabu (23/9/2020).

Habel mengungkapkan, inti dari laporan Bapaslon SEMANIS adalah pihaknya telah memenuhi jumlah syarat dukungan berupa B1-KWK dari dua Partai Politik yaitu PAN (3 Kursi) dan Gerindra (1 kursi) atau 20% dari jumlah perolehan kursi pada DPRD Kabupaten Mansel.

Tetapi pada saat pemeriksaan dokumen usai pendaftaran, terjadi permasalahan pada Silon. Pada saat melakukan Pendaftaran ulang ke KPU Mansel, Minggu (13/9/2020) KPU mempersoalkan data di Silon yang  menunjukkan pemegang mandat yang tidak sesuai dengan pemegang mandat pada pendaftaran sebelumnya.

“SK pemegang mandat pada saat pendaftaran pertama gugur dengan sendirinya setelah pendaftaran tersebut dilaksanakan. Jadi tidak bisa disamakan dengan pemegang mandat pada saat pendaftaran berikutnya karena SKnya berbeda,” kata dia.

Dia juga menyesalkan Bawaslu Kabupaten Mansel yang terkesan diam dan tidak memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Padahal seharusnya Bawaslu bertugas memberikan masukan atau pendapat yang solutif kepada KPU dalam menyikapi hal tersebut.

“Bahkan Bawaslu seolah-olah berpihak pada Bapaslon tertentu,” lanjut Habel.

Menurut dia, permasalahan yang terjadi pada Silon bukan menjadi urusan Bapaslon tetapi menjadi tanggung jawab penyelenggara atau KPU. Bapaslon hanya bertanggungjawab untuk memenuhi persyaratan pendaftaran berdasarkan regulasi yang ada.

“Karena hak kandidasi atau hak mencalonkan diri bukan ada pada Silon tetapi pada form B1- KWK Parpol,” kata dia.

Lebih lanjut Habel mengatakan, pihaknya juga akan mengambil langkah untuk mengadukan persoalan tersebut ke DKPP untuk dinilai. Apakah permasalahan tersebut masuk dalam pelanggaran Kode Etik Penyelenggara atau tidak.

“Kami sedang berusaha meneliti dan  mendokumentasikan bukti-bukti,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Sudah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 25 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.