EKONOMIInforial

BI Gencarkan Edukasi Penggunaan QRIS untuk UMKM

  • Target 15.200 merchant

MANOKWARI, PB News – Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi pengggunaan kanal pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di wilayah setempat.

Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Ruth Eka Trisilowati mengatakan, implementasi QRIS bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendorong inklusi keuangan masa mendatang. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas UMKM baik dari sisi penerapan sistem pembayaran maupun pemasaran produksi, dengan memanfaatkan perkembangan digital. Sehingga, Bank Indonesia menginisiasi adanya pelatihan pencatatan keuangan dan edukasi QRIS bagi UMKM selama dua hari yakni Kamis sampai Jumat (27-28 Mei 2021).

“Pelatihan ini harus bisa berikan manfaat,” ujar Eka saat memberikan sambutan.

Ia berharap, peserta pelatihan aktif dalam setiap sesi diskusi. Sehingga, Bank Indonesia dapat mengetahui faktor yang menghambat tumbuh kembang pelaku UMKM di wilayah setempat. Misalnya, proses penyusunan laporan keuangan yang belum dilakukan secara profesional, dan penerapan sistem pembayaran non tunai seperti QRIS.

“Hal-hal ini kita harus selesaikan di tahun 2021 ini,” jelas Eka.

Bank Indonesia, sambung dia, sangat konsen dalam memacu kualitas UMKM. Sebab, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 60 persen. Dengan demikian, pendampingan terhadap UMKM dalam menjawab perubahan sistem pembayaran non tunai akan masif dilakukan hingga UMKM berdiri secara mandiri.

“BI memiliki tanggung jawab moral untuk bisa menaungi UMKM,” papar Eka.

Bank Indonesia, kata dia, bertanggung jawab mengantisipasi inovasi kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru pada industri sistem pembayaran.

Hadirnya QRIS, maka seluruh transaksi pembayaran non tunai semakin terintegrasi dan pembayaran non tunai dapat dilakukan seefisien mungkin.

“Bank sentral itu punya otoritas tunggal mengatur sistem pembayaran,” jelas Eka.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Papua Barat Juliana Mandacan menuturkan, UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan fitur pembayaran non tunai. Ekosistem keuangan digital di bidang sistem pembayaran terus mendorong peningkatan penggunaan uang elektronik.

“Selain pembayaran tunai,” ucap dia.

Dia berharap, pembinaan terhadap UMKM di Papua Barat yang diinisiasikan Bank Indonesia terus digelorakan dan memperoleh dukungan dari seluruh instansi pemerintah daerah di wilayah setempat.

“Agar UMKM Papua Barat dapat naik kelas dengan semakin terbukanya akses keuangan,” ucap Juliana.

Sementara itu, Asisten Manajer Pemasaran Dana BRI Cabang Manokwari Meny J Pandej menilai, sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM di Provinsi Papua Barat harus dimasifkan. Sebab, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat dari penggunaan kanal pembayaran digital tersebut.

“Setiap nasabah BRI baik yang UMKM maupun lainnya terus kita sosialisasikan,” jelas dia.

Menurut dia, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan kanal pembayaran digital oleh pelaku UMKM adalah kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh daerah.

“Kalau digitalkan itu butuh akses internet, jadi itu sih kendala terbesarnya,” ucap dia.

Target 15.200 merchant

Bank Indonesia menargetkan jumlah merchant di Provinsi Papua Barat yang terkoneksi QRIS sebanyak 15.200 merchant. Hingga kini, ada 9.177 atau sekitar 60,38 persen dari total target merchant yang sudah terkoneksi dengan QRIS.

Jumlah tersebut tersebar di 12 daerah. Meliputi, Kota Sorong sebanyak 4.029 merchant, Manokwari ada 3.284 merchant, Fakfak sebanyak 703 merchant, Raja Ampat sebanyak 349 merchant, Teluk Bintuni ada 248 merchant, Kaimana ada 223 merchant, Sorong Selatan 149 merchant, Teluk Wondama ada 80 merchant, Maybrat ada 63 merchant, Manokwari Selatan ada 18 merchant, Pegunungan Arfak ada 16 merchant, dan Tambrauw ada 15 merchant.

Kepala Unit Pengembangan Ekonomi BI Papua Barat Aries Purnomohadi mengatakan, periode Mei 2021 ada penambahan 223 merchant atau sekitar 2,5 persen (month to month/mtm).

Sebagai informasi, merchant adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai penjual barang dan/atau jasa yang memiliki physical store atau bentuk usaha toko fisik maupun toko online

Kredit UMKM Rp3,86 triliun

Bank Indonesia mencatat, kredit yang disalurkan oleh perbankan konvensional ke sektor UMKM di Papua Barat pada triwulan I tahun 2021 mencapai Rp3,86 triliun.

Dari jumlah tersebut, skala penyaluran kredit ke sektor usaha kecil mencapai 43,47 persen, usaha menengah 39,81 persen dan usaha mikro sebanyak 16,73 persen. Struktur pangsa kredit UMKM relatif sama dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Apabila ditinjau dari sisi penggunaan, kredit modal kerja UMKM mencapai 72,70 persen atau sekitar Rp2,81 triliun dan kredit investasi hanya 27,30 persen atau sekitar Rp1,05 triliun.

Sementara dari sisi sektor ekonomi, pangsa kredit UMKM lebih banyak disalurkan ke sektor perdagangan sebanyak 57,97 persen. Hal ini menunjukkan sektor perdagangan sangat mendominasi di Papua Barat.

Selain itu, kualitas kredit UMKM di Papua Barat masih cukup baik. Sebab, rasio NPL (Noan Perfoming Loan) atau kredit bermasalah dari sektor UMKM relatif sama dari periode sebelumnya yakni 3,18 persen menjadi 3,24 persen. Artinya NPL UMKM masih terjaga di level aman.(PB15)

 

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 28 Mei 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.