BPKP Paparkan Hasil Pengawasan di Papua Barat
MANOKWARI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat memaparkan, ada delapan poin penting yang merupakan hasil pengawasan sepanjang tahun 2021 di wilayah setempat.
Deputi Kepala BPKP Republik Indonesia Bidang Akuntansi Negara Sally Salamah mengatakan, BPKP Papua Barat sebagai bagian integral dari BPKP dan merupakan strategic partner Pemerintah Provinsi Papua Barat, selalu proaktif memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada pemerintah daerah se Papua Barat.
“Beberapa poin yang dapat kita highlight atas hasil pengawasan yang telah dilakukan,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat di Manokwari, pekan lalu.
Ia melanjutkan, pengawasan yang pertama adalah pengawalan proyek strategis nasional yang terdiri dari kawasan industri Teluk Bintuni dengan nilai investasi Rp31,4 triliun, kawasan ekonomi khusus Sorong dengan nilai investasi Rp3,1 triliun, pengawasan empat kegiatan tata kelola pertanahan dan pembangunan Bandara Siboru Kabupaten Fakfak.
“Kedua, pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan potensi penerimaan senilai Rp6,15 miliar,” ucapnya.
Ketiga, sambung Sally, efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp218,12 miliar. Keempat, penyelamatan keuangan negara dan daerah Rp366,59 miliar.
Kelima, pengawasan akuntabilitas penanganan Covid-19, pengawasan bidang kedaulatan pangan, pengawasan bidang inovasi desa, serta mediasi atas hambatan kelancaran pembangunan dan penghitungan kerugian keuangan negara. “Ini juga kami (BPKP, red) kami bantu,” jelas dia.
Keenam, penguatan tata kelola korporasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), BUMD Aneka Usaha, BLUD dan BUMDes. Ketujuh, mengevaluasi kinerja BLUD RSUD, peningkatan kapabilitas SPI BLUD dan BUMD.
Kedelapan, implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan sistem pengawasan keuangan desa (Siswakeudes). “Jadi memang, dengan adanya program pemerintah memberikan bantuan maupun anggaran kepada desa, tentunya akuntabilitas perlu dijaga dan dikawal,” ujarnya.
Sally berharap, dengan adanya dua tools yakni Siskeudes dan Siswakeudes maka aparatur desa beserta pihak Inspektorat dapat bersama-sama mengawal akuntabilitas keuangan desa tersebut. “Untuk kawan-kawan Inspektorat, kami memberikan tools Siswakeudes,” jelas Sally Salamah.
Dia juga menjelaskan, BPKP akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, demi mewujudkan good governance dan clean goverment.
Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 59 ayat 2 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. “Selaku auditor Presiden, BPKP mendapat perintah langsung untuk berperan aktif mengawal pembangunan baik di pusat maupun daerah,” kata Sally.
Peranan BPKP yang bersifat penjaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dalam proses perbaikan yang berkesinambungan, serta berbasis manajemen resiko. BPKP juga memiliki peran sebagai early warning system untuk memberikan deteksi dini dan mencegah terjadinya penyimpangan atau potensi penyimpangan. “Sekaligus resiko kegagalan pencapaian tujuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta agar Perwakilan BPKP Papua Barat dapat mengawal jalannya lima program utama Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022.
Pertama, program pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah serta kesehatan sebagai dampak pandemi Covid-19.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar.
Keempat, meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditi unggulan dan sumber daya alam. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus.
“Mohon kiranya perwakilan BPKP bisa tetap mengawal program utama di tahun 2022 ini,” pungkas Gubernur Papua Barat. (PB15)
