EKONOMIInforial

Dukung Operasional SKK Migas, BPN Papua Barat Terbitkan Empat Sertifikat

MANOKWARI, papuabaratnews.coBadan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat menerbitkan empat sertifikat hak atas tanah, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional hulu minyak dan gas (Migas) di Kabupaten Sorong. Sertifikat keempat tanah tersebut tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

Penyerahan dilakukan di Sorong oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Arius Yambe, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Subur S, pada Jumat (7/8/2020).

Empat sertifikat tanah status hak pakai lahan ini terletak di Kelurahan Klayas dan Arar. Total luas tanah melebih 129 hektar, hal ini merupakan bagian dari dukungan nyata Kementerian Agraria & Tata Ruang dan BPN (Kementerian ATR/BPN) untuk kegiatan hulu migas.

Dalam sambutan, Arius Yambe, mengatakan, kepastian hukum status hak atas tanah dapat terjadi apabila sertifikat penguasaan telah dimiliki. Dan, dapat menjadi keuntungan investor dalam menjalankan kegiatan operasional di Papua Barat.

“Hukum tanah nasional, hak tanah dan pendaftaran tanah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan visi integrasi penerapan sistem pertanahan oleh Kementerian ATR//BPN hingga tahun 2025,” ucap Arius.

Kegiatan operasional hulu migas di Kota/Kabupaten Sorong telah berlangsung cukup lama. Tentunya aset aset kegiatan perminyakan, perlu mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan bukti legalitas penguasaanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pertanahan Sorong, Subur S, menekankan pentingnya pemahaman atas subjek hak atas tanah, asal hak tanah, serta perbedaan perbedaan atas status hak pakai tanah.

“Pemberiaan status/sertifikat hak atas tanah diberikan kewenangan secara berjenjang, dimulai dari Kantah (Kantor Pertanahan), kanwil (Kantor wilayah) hingga Menteri ATR/BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013,” ujar Subur.

Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Papua & Maluku, Galih Agusetiawan, menuturkan, seluruh aset, termasuk aset pertanahan untuk kegiatan hulu migas akan dicatat menjadi BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PMK Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Galih lalu mengapresiasi atas penerbitan empat sertifikat tanah dari BPN Papua Barat.

“Selalu berupaya mendukung proses proses pengadaan tanah dan penerbitan sertifikat tanah yang akan digunakan untuk kegiatan kepentingan umum hulu migas, tidak hanya di Kabupaten Sorong, namun juga di Kabupaten Teluk Bintuni,” pungkas Galih. (PB15)

“Artikel ini telah terbit di Harian Papua Barat News, edisi Senin 10 Agustus 2020”

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.