Inforial

BUMDesa Dibekali Cara Mendaftarkan Diri Agar Berbadan Hukum

ORANSBARI – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melaksanakan bimbingan teknis kepada tujuh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Mansel, di Aula Penginapan Citra, Distrik Oransbari, Rabu (2/8/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mansel Yesaya Tuhepary mengatakan, asistensi ini bertujuan agar setiap BUMDesa yang ada di Mansel ini bisa terdaftar di Kemenkumham.

“Total ada tujuh BUMDesa di Mansel. Lima sudah terdaftar di Kementerian Desa, sementara dua masih berproses. Nah, asistensi ini penting agar bagaimana BUMDesa ini bisa mendaftarkan diri sebagai badan hukum di Kemenkumham,” ujar Yesaya.

“Jadi yang lima BUMDesa yang sudah terdaftar di Kementerian Desa, kita dorong lagi agar terdaftar di Kemenkumham. Sementara yang dua, kita dorong proses pendaftara di Kementerian Desa,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Invertasi Kementerian Desa, Nugroho Setijo Nagoro menjelaskan, pendaftaran ke Kemenkumham merupakan muara dari proses asistensi yang dilakukan kepada BUMDesa yang ada di Mansel.

“Kita tekankan dulu maksud dan tujuan pendirian BUMDesa, seperti kegiatan usaha apa yang akan dilakukan. Apakah tujuannya untuk menghasilkan keuntungan atau untuk membantu masyarakat luas. Kemudian kita juga memberikan informasi tentang hal-hal penting dari PP 11 tahun 2021, karena ada hal-hal baru dan penting yang harus diketahui para pengurus BUMDesa,” jelasnya.

Lanjut Nugroho, apabila sudah dibentuk dengan proses dan tahapan yang tepat, maka pendaftaran ke Kemenkumham akan dilakukan.

“Kalau sudah semua, kita daftarkan agar dapat sertifikat dari Kemenkumham. Kita asistensi apa saja kesulitan dari setiap BUMDesa. Ada yang syarat berat, ada yang ringan. Nanti kita terus diskusikan agar tercapai target pendaftaran ke Kemenkumham,” terangnya.

Adapun, alur pendaftaran BUMDesa yang perlu diikuti yaitu dengan mengisi formulir Sistem Informasi Desa meliputi jenis BUMDesa, serta identitas pemohon berupa nama dan NIK kepala desa.

Lalu, nama BUMDesa yang diajukan akan memuat tiga item yaitu BUMDesa, nama yang dipilih dan nama desa. Alurnya setelah menentukan nama, kemudian dibawa ke BUMDesa dan mendaftar ke SID dengan menyertakan sejumlah kelengkapan berkas seperti Perdes dan Program Kerja.

Tujuan pendaftaran yang dilakukan bagi BUMDesa melalui big data Kemendesa PDTT adalah salah satunya untuk mendapatkan nomor badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja No.11/2020 tentang Cipta Kerja, diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2021 dan Peraturan Mendes PDTT No.3/2021, BUMDesa sebagai Badan Hukum bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk dari perusahaan berbadan hukum.

Sebagai entitas badan hukum, BUMDesa juga sah menjalin kerja sama bisnis dengan badan hukum lain seperti PT, CV dan koperasi, serta mendapat skema kredit pemerintah maupun komersial perbankan.

Selain untuk mendapatkan nomor badan hukum, pendaftaran melalui Kemendesa PDTT juga dilakukan untuk pendaftaran unit usaha ke Kementerian Investasi/BKPM, perpajakan, hingga pembinaan BUMDesa. (ADK)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.