Inforial

Bupati Hermus Minta Sengketa 11 Distrik Dituntaskan

MANOKWARI – Pasca terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Papua Barat Daya, Bupati Manokwari Hermus Indou, meminta agar sengketa batas wilayah di 11 Distrik antara Kabupaten Manokwari dan Tambrauw segera dituntaskan.

“Kita berharap segera difasilitasi pertemuan oleh pemerintah pusat dan Penjabat Gubernur Papua Barat usai terbentuknya DOB Papua Barat Daya agar aset Kabupaten Manokwari yang ada di Kabupaten Tambrauw yakni empat distrik dan dimekarkan lagi tujuh distrik sehingga total ada 11 distrik itu segera dikembalikan kepada Pemkab Manokwari,” kata Hermus saat ditemui belum lama ini.

Menurut Hermus, ke 11 distrik di Kabupaten Tambrauw tersebut secara rentang kendali lebih dekat dengan Kabupaten Manokwari. Dan jika 11 distrik itu masuk dalam Kabupaten Tambrauw yang nantinya masuk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, masyarakat akan sulit untuk mengakses ibu kota serta lebih membutuhkan biaya mahal.

“Jadi saya kira waktu juga tidak cukup dan mahal. Nah, kita selesaikan saja sengketa wilayah ini secara adat dan secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” terang Hermus.

Ia berharap masalah sengketa wilayah daerah dan wilayah adat dapat dipahami dan dimengerti oleh pemangku kebijakan di wilayah Sorong Raya yang mencakup Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw yang akan menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya.

“Lebih khusus Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan masyarakatnya semoga paham akan apa yang menjadi kerinduan dari masyarakat di empat distrik yang kini sudah menjadi 11 distrik dan bisa dikembalikan ke Manokwari,” ujarnya.

Sementara itu, Hermus juga menyampaikan selamat kepada masyarakat di wilayah Sorong Raya atas pengesahan DOB Provinsi Papua Barat Daya yang dikatakannya sebagai niat dari perjuangan semua pihak dalam 20 tahun terakhir untuk mewujudkannya.

“Tentu ini menjadi upaya pemerintah (pusat) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua di Tanah Papua dimana di Provinsi induk Papua sudah ada tiga provinsi baru dan di Provinsi Papua Barat ada satu. Saya kira itu sangat adil dan wajar,” tutupnya.(PB19)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.