Inforial

Bupati Waran Ingatkan Pimpinan OPD Kontrol Pegawai

RANSIKI – Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran mengingatkan semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengecek dan mengontrol pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

“ASN yang berturut-turut tidak masuk kantor didata supaya kita laporkan ke KPK supaya bisa ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tegakan aturan,” tegas Waran saat saat memimpin apel gabungan, di Halaman Kantor Bupati Mansel, Senin (31/10/2022).

Menurutnya setiap pegawai yang ada harus tertib dalam birokrasi dan menjalankan tanggungjawab masing-masing, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar maksimal dan bermanfaat.

Selain itu agar setiap ASN harus memberikan informasi yang faktual kepada masyarakat umum.

Apalagi Waran menyinggung, adanya sejumlah oknum pejabat yang menunggangi pelaksanaan seleksi Tamtama formasi Otsus yang tengah menjadi isu hangat.

Sehingga Waran menekankan, daerah yang ia pimpin sangat loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu tegas Waran, agar setiap lapisan masyarakat khususnya ASN tidak menjadi provokator untuk mengkritisi Pemerintah dengan cara-cara yang tidak santun.

Lebih lanjut, Waran mengaku sudah mengetahui oknum anggota DPRD Kabupaten Mansel, yang menjadi provokator bagi calon peserta seleksi TNI-AD, melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Daerah.

“Harus tahu diri dan bicara baik, bukan pake cara-cara yang tidak sopan dan santun. Kita sama-sama Suku Arfak tapi kelakuan dan perilaku yang tidak baik itu yang kami tidak Suka-suka,” tekan Waran.

Ia menuturkan, dalam mendukung seleksi penerimaan prajurit TNI-AD di Kabupaten Mansel, Pemkab Mansel sudah menghibahkan sarana-prasarana dan lahan yang ada untuk kepentingan masyarakat Mansel, supaya putra-putri daerah di Mansel bisa diakomodir sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan MoU Pemkab Mansel dan Kodam XVIII Kasuari.

“Kabupaten Mansel merupakan daerah yang berada di zona merah tetapi pemerintah dan para tokoh masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan pemekaran supaya merubah stigma tersebut dan menciptakan nama baik,” ungkapnya.

“Meski nantinya sudah tidak jadi Bupati tetapi saya akan tetap melakukan pengawasan secara eksternal karena yang menghadirkan Kabupaten Mansel adalah Suku Arfak, yang meminta kemerdekaan kepada NKRI tetapi dijawab dengan pemekaran kabupaten,” tambahnya.

Waran kemudian meminta, jika terdapat hal yang ingin didiskusikan untuk bisa dikordinasikan secara baik.

“Berdiskusi dengan baik dan elegan, bukan sebaliknya menggunakan cara kekerasan, karena tidak akan mendapatkan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi,” tegasnya.(PB24)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.