Inforial

Data Jadi Kendala Pendataan Kepesertaan BPJS Aparat Kampung

MANOKWARI – Data menjadi kendala saat pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi aparat kampung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Jeffry Sahuburua mengatakan banyak aparat kampung yang sudah terdaftar di dalam PBI APBN maupun APBD.

“Yang terdaftar itu, harus dialihkan terlebih dahulu statusnya dari bantuan daerah maupun pusat ke desa. Ini yang menjadi kendala tahun ini,” kata Jeffry Sahuburua, Jumat (2/12/2022).

Selain itu, lanjut dia, data pribadi para aparat kampung juga tidak valid, sehingga perlu adanya koordinasi dengan Dukcapil Manokwari.

“Kita sudah lakukan koordinasi terus dengan BPJS Kesehatan agar cepat melakukan penginputan,” lanjutnya.

Selain BPJS Kesehatan, jelas Jeffry, para aparat kampung juga tercover BPJS Ketenagakerjaan, yang mana dalam pendataannya tidak menemui kendala seperti pendataan pada BPJS Kesehatan. Namun tahun ini ada sedikit keterlambatan pembayaran karena perlu pendataan ulang aparat kampung yang ada di Manokwari, karena pada saat pemberian tahun 2019, pada tahun 2021 banyak aparat kampung yang diganti oleh kepala kampung. Sehingga data yang terdaftar masih menggunakan data yang lama. Sehingga perlu adanya pembaharuan data.

“Hal ini sudah sempat menjadi sebuah kejadian yakni salah satu aparat kampung Koyani meninggal dunia, kemudian pihak keluarga hendak melakukan klaim, ternyata sudah ada pergantian aparat kampung oleh kepala kampung tanpa adanya pemberitahuan akhirnya tidak bisa dilakukan klaim,” pungkasnya. (PB19)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.