Dialog Kebudayaan: Menggali Sinergi Pembangunan dan Eksistensi Budaya Lokal di Papua Barat

MANOKWARI — Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (BICARA) bersama Kemitraan Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Dialog Kebudayaan di Swiss-Belhotel, Manokwari, pada 18 September 2024.

Acara yang mengangkat tema “Menjaga Eksistensi Kebudayaan dan Masyarakat Adat Papua dalam Proses Pembangunan di Provinsi Papua Barat” ini bertujuan membuka ruang dialog antara calon kepala daerah Papua Barat dengan masyarakat adat serta para pemangku kepentingan.

Dialog ini diharapkan dapat merumuskan strategi dalam pemajuan kebudayaan yang mampu bersinergi dengan pembangunan di wilayah tersebut.

Sesario Wenggi, Ketua Panitia Dialog Kebudayaan menyatakan bahwa momentum ini penting untuk mempertemukan gagasan kandidat kepala daerah terkait pemajuan kebudayaan dan masyarakat adat.

“Kami berharap dialog ini dapat menghasilkan komitmen konkret untuk menjaga dan memanfaatkan budaya lokal sebagai aset dalam Pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Beberapa isu penting yang akan dibahas meliputi peran pemerintah daerah dalam mendukung budaya lokal, pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan, serta penguatan wilayah adat sebagai basis pembangunan di Papua Barat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk para kandidat kepala daerah, pemimpin adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan komunitas lokal.

Hasil dari dialog ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi kebijakan pembangunan lima tahun ke depan yang lebih berpihak pada budaya dan masyarakat adat Papua.

Mohammad Lakotani, bakal calon wakil gubernur Papua Barat menegaskan komitmen dirinya bersama calon Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk mendorong sinergi antara kepentingan pembangunan dan eksistensi Orang Papua di Papua Barat.

“Kami akan memberi perhatian serius pada aspek kebudayaan, masyarakat adat, dan pelestarian lingkungan dalam kebijakan pembangunan di Papua Barat,” ujarnya.

Dia menilai kebudayaan sebagai aspek vital yang harus diperhatikan sebelum membuat sebuah kebijakan pembangunan daerah.

Anike Sabami, Direktur Yayasan Mitra Perempuan Papua, mengatakan perlunya pemetaan kawasan khusus Perempuan Papua dalam Pembangunan di Papua Barat.

“Perempuan Papua adalah pejuang yang melahirkan generasi penerus. Kita harus melibatkan mereka dalam pembangunan, terutama dalam bidang kesenian dan kearifan lokal,” ujar Anike.

Menurut Anike, potensi yang dimiliki perempuan-perempuan Papua dalam bidang kesenian dan kearifan lokal perlu diangkat dan dikembangkan. Hal ini penting agar selian membantu meningkatkan perekonomian daerah juga melestarikan kebudayaan masyarakat adat.

Sementara itu, Cokro Wibowo Sumarsono, Dosen Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, dalam paparannya menyoroti kekayaan alam Papua Barat, termasuk tanaman dan bahan pangan endemik yang potensial untuk dikembangkan.

“Papua Barat memiliki kekayaannya yang begitu melimpah maka dalam kepemimpinan selama liha tahun kedepan kepala daerah bisa memanfatkan kekayaannya alam di Papua Barat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka memajukan daerah,” ujar Sumarsono.

Menurutnya, kepala daerah perlu mengembangkan potensi daerah untuk mengangkat daerah tersebut dalam kemajuannya. Jika dilihat daerah yang maju maka ada sesuatu yang menjadi nilai plus dan sektor kebudayaan dapat menjadi penopang dalam melonjakan kemajuan daerah.

Yusuf Sawaki, Akademisi Universitas Papua Manokwari, meyakini jika keberagaman suku bangsa di Papua Barat dikelola dengan bijak maka akan menjadi sumber kemajuan daerah.

“Potensi-potensi yang dimiliki Papua Barat, kebudayaan yang khas menjadi suatu daerah perlu dikelola dengan bijak tetap menjaga nilai-nilai adat dan budaya yang melekat,” tuturnya.

Yusuf berharap sumber daya manusia yang ada dapat memanfaatkan sumber daya alam di daerah dalam membangun Papua Barat.

Andi Sastra Beni Saragih, Founder Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (BICARA) menekankan pentingnya menjaga eksistensi kebudayaan masyarakat adat.

“Masyarakat adat memiliki peran penting dalam pembangunan, namun sering kali terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pembangunan dan kepentingan budaya lokal,” jelas Andi.

Ia berharap para calon kepala daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung kelestarian budaya Papua Barat. (sem)