InforialPARLEMENTARIA

Dom Urbon : Otonomi Khusus Papua adalah Anugerah Tuhan

MANOKWARI, papuabaratnews.co –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Dom Urbon mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada masyarakat Papua melalui pemerintah Indonesia.

Pemberian Otsus kata Dom, merupakan kesempatan bagi orang Papua untuk belajar membangun jati diri dan nasionalisasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu, Otsus juga sebagai upaya membangun demokrasi di kalangan orang Papua agar mampu mengintegrasikan pendekatan 7 wilayah adat dan kearifan-kearifan adat dalam satu proses pengelolaan hidup berbangsa dan bernegara melalui proses demokrasi.

“Otsus juga memampukan orang Papua untuk belajar dan mengenal hukum melalui aturan-aturan normatif dalam kehidupan sosial dan pembangunan,” ujarnya kepada Papua Barat News, Kamis (17/12/2020).

Dikatakannya, dalam mewujudkan pembangunan, setiap pemangku kepentingan yang diberikan mandat untuk mengelola tatanan kehidupan masyarakat harus mampu mewujudkan keadilan sehingga memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada masyarakat sebagai dampak yang ditimbulkan dari adanya Otsus.

“Karena pembangunan apapun selama tidak ada keadilan maka hanya akan menciptakan boomerang yang sekali waktu akan meledak,” kata Dom.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR PB tersebut, dalam perspektif pendekatan pembangunan yang menimbulkan rasa nyaman dan kepuasan masyarakat, pemerintah perlu menciptakan situasi yang persuasif dan kondusif melalui produk-produk peraturan daerah baik Perdasus maupun Perdasi.

“Supaya menjadi jelas mana kewenangan pemerintah pusat dan mana kewenangan pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan secara jelas dan pasti,” ungkapnya.

Menurut Dom, Perdasus dan Perdasi menjadi instrumen peraturan daerah dalam menggerakan dan menjalankan Otsus. Karena apabila hal tersebut dilakukan, maka amanat yang tercantum dalam UU Dasar 1945 Pasal 18 tentang negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat  tentu akan terjawab.

“Hak-hak itu melingkupi hak sebagai orang asli dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, hak untuk hidup dalam tingkat kompetisi global dan nasional yang begitu tinggi. Di sini Orang Asli Papua (OAP) bisa merasa nyaman karena ada aturan yang mengaturnya,” lanjut Dom.

Dirinya mencontohkan, dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat dalam bidang pendidikan, pemerintah perlu membangun pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan tingkat lanjutan yang dimuat dalam produk hukum yang baik.

“Misalnya kearifan lokal masyarakat Papua melalui pendekatan pendidikan, internet seperti asrama dan sebagainya harus ada produk hukumnya,” terang Dom.

Menurut dia, harus ada produk hukum yang mengatur tentang hard structure melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi OAP serta soft structure melalui sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengatur tentang pembiayaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan output yang dihasilkan.

“Mereka harus diproyeksikan ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini dilakukan agar pengelolaan Otsus menjadi jelas, terarah dan transparan,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 18 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.