InforialPARLEMENTARIA

DPR Nilai Program PEN Perlu Dievaluasi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi, perlu dilakukan evaluasi. Sehingga, alokasi anggaran PEN dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah di Papua Barat lebih tepat sasaran.

“Untuk melihat kekurangannya dimana, kalau sudah berjalan baik maka ditingkatkan lagi,” ujar Wakil Ketua DPR Papua Barat Saleh Siknun, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (3/2/2021).

Dia melanjutkan, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melainkan kabupaten/kota juga turut memiliki andil yang besar.

Dengan demikian, diperlukan kolaborasi dan sinergitas antar organisasi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pemulihan ekonomi tersebut.

“Provinsi membuat kebijakan tetapi pelaksana di bawah adalah kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota tidaka mendukung ya percuma,” jelas Saleh.

Dia menyarankan program pemulihan ekonomi yang diambil oleh pemerintah provinsi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik 13 kabupaten/kota.

“Misalnya pengembangan ekonomi di Pegaf berbeda dengan Kota Sorong. Karena Pegaf bukan kota jasa seperti Sorong, Pegaf daerah produksi pertanian,” ucap dia.

Selain itu, kebijakan terhadap sektor transportasi darat juga harus saling bersinergi antara pemerintah kabupaten yang berdekatan. Contohnya, Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga ketiga pemerintah daerah ini perlu merumuskan kebijakan bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi pada sektor transportasi.

“Duduk bersama dan bahas apa konsep kabupaten masing-masing dan konsep dari provinsi,” ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Perlu diketahui, pemerintah telah melakukan realokasi postur APBN 2020 melalui Perpres 72/2020.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat, realisasi PEN di Papua Barat dalam penanganan dampak Covid-19 mencapai Rp1,33 triliun. Meliputi anggaran sektor UMKM sebesar Rp112,15 miliar, perlindungan sosial Rp738,50 miliar, belanja kementrian/lembaga dan pemerintah daerah Rp442,49 miliar dan penanganan kesehatan Rp42,65 miliar. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 4 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.