Dukung Pengamanan Pemilu 2024, Polda Papua Barat Tingkatkan Fungsi Kehumasan
MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat berupaya meningkatkan fungsi teknis kepolisian pada bidang kehumasan guna mendukung tugas pengamanan anggota Polri untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi, mengatakan pelatihan fungsi teknis bidang kehumasan merupakan hal yang prioritas dalam rangka mendukung tugas pengamanan secara profesional.
“Pelatihan ini bertujuan menjaga profesionalisme anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024,” kata Adam Erwindi di Manokwari, Rabu (13/9/2023).
Ia menjelaskan kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Humas bersama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Papua Barat, menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Teo Maurpaung.
Peran humas kewilayahan merupakan hal terpenting dalam mendistribusikan layanan informasi publik yang akurat dan terperceya tentang pelaksanaan pengamanan pemilu.
“Tujuannya supaya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan dengan sukses dan aman,” ucap Adam Erwindi.
Kabag Dalpers SDM Polda Papua Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Dadang Kurniawan menuturkan bahwa anggota Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar penyampaian informasi publik melalui berbagai kanal digital dilakukan dengan profesional.
Oleh sebabnya, seluruh peserta yang merupakan anggota Polri diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan materi dari narasumber demi pelaksanaan tugas yang maskimal.
Menurut Dadang, pelatihan teknis kepolisian bidang humas kewilayahaan berdampak positif terhadap penyebarluasan informasi guna meningkatkan partisipasi elemen masyarakat pada Pemilu 2024.
Dadang juga mengingatkan agar seluruh anggota Polri tetap menjaga nama baik institusi ketika berselancar di media sosial yang juga diakses oleh seluruh masyarakat pengguna smartphone.
“Dalam kegiatan apapun yang dilakukan, selalu berhati-hati dalam bermedia sosial. Ingat konsekuensi dan aturan yang diatur institusi,” ucap Dadang. (SWF)
