Inforial

Hammar Pastikan Tahun Ini Revisi Perdasus MRPB Kelar

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Roberth Hammar memastikan, revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan kelar atau rampung dalam tahun ini.

Revisi tersebut masuk bersama delapan usulan prioritas pembahasan peraturan daerah tahun 2021, antara pemerintah provinsi bersama DPR Papua Barat.

“Pembahasan revisi perdasus pengangkatan MRP masuk dalam agenda prioritas tahun ini,” ujarnya kepada Papua Barat News di Manokwari,  Senin (24/5/2021).

Menurutnya, revisi perdasus pengangkatan anggota MRPB sangat mendesak. Sebab, masa jabatan anggota MRPB periode 2017-2022 akan segera berakhir.

Pemerintah dan DPR, kata dia, telah menyepakati sejumlah usulan regulasi daerah yang akan diselesaikan tahun 2021.

“Masalah gugatan yang pernah terjadi pada pengangkatan anggota MRP beberapa tahun silam, jadi pembelajaran penting dalam pembahasan pokok pikiran revisi perdasus,” jelas Roberth.

Selain itu, sambung Roberth, penempatan keterwakilan unsur perempuan dalam struktur MRPB hingga mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu) perlu diatur kembali.

Untuk poin lain yang ditambahkan dalam revisi adalah lembaga keagamaan pengusung anggota MRPB harus terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat.

“Pokok pikiran revisi akan dibahas bersama DPR. Permintaan gubernur agar pengangkatan anggota melalui panja dan pansel, berjalan netral dan tanpa intervensi,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Kesbangpol Papua Barat Baesara Wael menyebut, masa bakti anggota MRPB periode 2017 – 2022 akan berakhir pada tahun 2022. Revisi perdasus merupakan persyaratan utama sebagai panduan pelaksanaan penerimaan calon anggota baru MRP Papua Barat.

“Pembahasan revisi perdasus sangat penting karena tahapan seleksi mulai berjalan pada awal Januari 2022 nanti,” paparnya.

Baesara menegaskan, pemerintah menjamin hak politik orang asli Papua di lembaga kultur tetap terjaga. Usulan pokok pikiran yang diajukan pasti berpijak dan berpihak sepenuhnya kepada orang asli Papua yang tersebar di dua wilayah adat yakni, Domberai dan Bomberai.

“Pokok pikiran revisi perdasus pengangkatan anggota MRP seluruhnya hendak menjamin keterwakilan orang asli Papua di MRP,” tegasnya.  (PB22)

 

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 25 Mei 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.