Inforial

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Berganti, Piet Bukorsyom Resmi Jadi Pengganti Taufiqurrakhman

JAKARTA — Kemenkumham Papua Barat memiliki pimpinan baru. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman resmi digantikan oleh Piet Bukorsyom yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat.

Taufiqurrakhman yang hampir dua tahun menjabat Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Momen tersebut terjadi saat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly melantik dan mengambil sumpah jabatan 57 pimpinan tinggi pratama atau Pejabat Eselon III di lingkungan Kemenkumham di Graha Pengayoman Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri Yasonna juga melantik dan mengambil sumpah Edward James Sinaga sebagai Kepala Divisi Administrasi, Haposan Silalahi sebagai Kepala  Divisi Pemasyarakatan, dan Achmad Bramantyo Machmud sebagai Kepala Divisi Keimigrasian.

Menteri Yasonna berpesan agar pejabat baru yang telah menduduki jabatan baru segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran. Ia meminta jajarannya untuk bekerja sama guna menyukseskan berbagai program dan kegiatan di Kemenkumham.

“Untuk menghindari disrupsi di dunia pemerintahan, penting membangun connectability dengan bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh jajaran serta memiliki respek terhadap sesama,” ujar Yasonna seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Menjadi seorang pemimpin, menurut dia, harus mampu percaya dan bekerja sama dengan jajaran lantaran kebersamaan merupakan permulaan, menjaga bersama merupakan kemajuan, dan bekerja sama merupakan keberhasilan.

Serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat di Graha Pengayoman Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (18/3/2024). Dok Kanwil Kemenkumham Papua Barat

Yasonna mengingatkan terdapat empat fokus kegiatan utama Kemenkumham, yakni menyusun kebijakan sebagai fondasi kebijakan dalam 5 tahun ke depan pada dokumen Rencana Strategi (Renstra) 2025—2029 dan memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu, menguatkan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta implementasi reformasi birokrasi tematik yang berdampak.

“Saya titipkan pesan agar pejabat yang baru dilantik segera konsolidasi dengan seluruh jajaran dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat capaian kinerja organisasi,” tuturnya.

Untuk itu, dia menilai mutasi dan promosi jabatan menjadi momen yang sangat strategis jika dikaitkan dengan momen menuju masa pergantian pemerintahan Indonesia.

Menkumham mengungkapkan bahwa pelantikan ini berdasarkan pada beberapa aspek pertimbangan guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama untuk kesempurnaan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Jawablah seluruh tantangan dan berbagai persoalan dengan prestasi yang bisa diunggulkan, buatlah masyarakat menjadi bangga dan percaya pada Kemenkumham,” kata Yasonna menambahkan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi (pimti) pratama tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimti Pratama di Lingkungan Kemenkumham. (sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.