Inforial

Kantor Persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan

SORONG – Kantor Persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya diresmikan oleh Anggota Bawaslu RI Bidang Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Herwyn J.H. Malonda, yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Kantor persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Senin (9/1/2023)

Adapun Kantor Persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ini berada satu gedung dengan Kantor Bawaslu Kota Sorong.

Anggota Bawaslu RI Bidang Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Herwyn J.H. Malonda mengatakan, peresmian Kantor Persiapan Bawaslu Papua Barat Daya untuk menandai suatu proses aktivasi dan proses penyelenggaraan suatu tahapan pemilu dalam konteks pengawasan pemilu.

Dikatakannya, berdasarkan Undang-undang No 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan Perppu No 1 Tahun 2022 tentang perubahan terkait dengan pemilihan umum, yang suatu amanatnya adalah pengawasan pemilihan umum dilaksanakan oleh Bawaslu dan KPU di tingkat pusat.

“Kantor persiapan Bawaslu Papua Barat Daya diharapkan akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh pusat informasi bawaslu, terkait dengan tugas-tugas pengawasan Pemilu tahun 2024. Sehingga diharapkan informasi tersampaikan secara jelas dan pasti kepada masyarakat terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu 2024,” ungkapnya. “Tugas Bawaslu adalah untuk melakukan pengawasan dan sebagai tempat pencari keadilan,” katanya melanjutkan.

Anggota Bawaslu Papua Barat Daya maupun Bawaslu Kabupaten dan Kota, kata dia, harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya, yang dibantu oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya termasuk juga ke seluruh jajaran yang ada.

“Mari kita siapkan kantor persiapan ini agar supaya nyaman secara internal kita bekerja bersama-sama. Masyarakat juga akan mendapatkan informasi, sekaligus juga nanti kalau ada permasalahan minta untuk diselesaikan terkait dengan keadilan pemilunya,” tegasnya.

Menurutnya, Kantor Persiapan Bawaslu PBD adalah bagian dari merumuskan kebijakan pengawasan secara internal. Sehingga Bawaslu menjadi lembaga penyelenggara pemilihan tepercaya, untuk mencari keadilan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyatakan, mensukseskan Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Menurutnya, pemilu tidak hanya dijadikan sebagai ajang proses demokrasi saja, tapi kita dituntut juga dewasa dalam berdemokrasi yakni siap memang dan siap kalah. Karena jujur saja di Papua ini kalau sudah kalah, tidak lengkap kalau tidak melakukan tindakan anarkis.

“Mudah-mudahan di Provinsi Papua Barat Daya tidak terjadi demikian. Kita semua penyelenggara pemerintahan, pasti apa yang menjadi kewajiban kami akan kita tunaikan dan begitu juga apa yang menjadi hak kami juga akan kami tunggu. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama dan rapatkan barisan supaya ada lompatan dalam pembangunan kita,” pungkasnya. (MAR)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.