Inforial

Kemenkumham Papua Barat Gelar Jumpa Pers Akhir Tahun, Ungkap Capaian dan Tantangan di 2023

MANOKWARI — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar Jumpa Pers Akhir Tahun 2023, pada Rabu (20/12/2023), di Aula Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Manokwari.

Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat Taufiqkurrakhman dalam kesempatan ini menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Papua Barat pada tahun 2023, diantaranya realisasi anggaran yang belum 100 persen dan over kapasitas lapas.

Hingga 5 Desember 2023 realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat mencapai Rp121.378.403.000 dari total pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp137.378.403.000.

“Realisasi anggaran kami per 5 Desember 2023 baru mencapai 88,35%,” ungkap Taufiqkurrakhman.

Ia menegaskan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar realisasi angaran bisa menyetuh angka 95% pada 21 Desember 2023.

Selain realisasi anggaran, tantangan lain yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Papua Barat adalah masalah over kapasitas lapas, untuk menampung warga binaan dan tahanan. Terutama di Lapas Manokwari dan Lapas Sorong.

Lapas Manokwari hanya berkapasitas 140 warga binaan namun saat ini dihuni 451 orang.  Artinya  jumlah warga binaan sudah over kapasitas hingga 210 orang. Menurut dia, Kemudian Lapas Sorong, Provinsi Papua Barat Daya menampung 554 warga binaan padahal kapasitas hanya 214 orang,

“Terjadi peningkatan jumlah warga binaan dan tahanan di 2023 sehingga mengakibatkan over kapasitas hingga 280 orang,” ujarnya.

Ia menyebutkan, dari sisi pembinaan dan keamanan kondisi Lapas Manokwari sudah kurang layak. Selain over kapasitas, juga berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Menurutnya, kondisi ini hanya bisa diatasi dengan melakukan relokasi.

“Untuk Lapas Manokwari, kami tengah berupa melakukan negosiasi ke Kemenkumham Pusat untuk segera menyetujui anggaran pembangunan Lapas baru di tanah seluas 3 hektar hibah Pemkab Manokwari di Andai,” kata Taufiqkurrakhman.

Selanjutnya, Taufiqkurrakhman menuturkan salah satu upaya yang belum tercapai pada 2023 adalah mendapatkan penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Kami sudah berupaya meningkatkan perbaikan fasilitas untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Kanwil Kemenkumham Papua Barat berhasil meraih sejumlah penghargaan pada 2023 diantaranya penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pengelolaan anggaran, dan penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham. (fan)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.