Kawal Akuntabilitas Dana Desa , BPKP dan Pemkab Manokwari Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
MANOKWARI — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa/Kampung yang Berkelanjutan”, di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, pada Selasa (14/11/2023).
BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran pengawasan dan konsultasi kepada pemerintahan desa guna mengawal akuntabilitas perencanaan dan keuangan pemerintahan desa.
Ketua Panitia, Fajar Nurfirmansyah dalam laporannya mengatakan meningkatnya dana desa dari tahun ke tahun harus diimbangi dengan akuntabilitas dan pengelolaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Workshop ini diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah maupun pemerintah desa dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan dana desa dan meningkatkan daya dukung desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat,” kata Fajar.
Adapun peserta workshop yaitu, 58 orang aparat kampung perwakilan dari 51 kampung se-Kabupaten Manokwari, dua kepala distrik, dua koordinator program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (DP3MD) Kabupaten Manokwari.
Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yakni Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Lepot Setyanto, anggota Komite IV DPD RI M. Sanusi Rahaningmas, Kepala Perwakilan DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto. Serta, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Novita Riani.
Bupati Manokwari, Hermus Indou yang membuka kegiatan tersebut mengatakan workshop ini untuk mempertegas komitmen pemerintah kampung dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa/kampung untuk meningkatkan daya dukung kampung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintahan ini adalah sebuah sistem yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga proses input dapat dikelola dengan baik lalu menghasilkan output yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan,” kata Hermus.
Dalam kesempatan ini, dilaksanakan penandatanganan komitmen anti korupsi oleh Bupati Manokwari, Plt Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, dan Kepala Perwakilan DJPb Papua Barat.
“Kita semua berkomitmen untuk bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Hermus Indou.
Ia menegaskan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dimulai dari pemerintah kampung. (fan)
