Kerukunan Beragama Modal Pembangunan di Daerah
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Barat (MRP), Kelly Duwiri mengatakan harmonisasi kehidupan beragama harus menjadi modal utama dalam pembangunan di Papua Barat. Menurutnya stabilitas keamanan dan ketertiban menjadi penunjang pembangunan di semua sektor, baik ekonomi, politik dan sosial budaya.
“MRP mendukung penuh setiap upaya bersama dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama,” ujarnya di Manokwari, Sabtu 17 April 2021.
Kelly menyebutkan terwujudnya suasana damai dan aman sejatinya menjadi modal utama peningkatan kualitas pembangunan di daerah. Karena pembangunan daerah tidak dapat dilakukan di tengah kondisi yang sulit dan kacau.
“Daerah harus aman dulu baru pembangunan dapat berjalan,” katanya.
Dia menyatakan MRPB sebagai lembaga perwakilan kultur orang asli Papua sepenuhnya memberikan perhatian serius bagi setiap usaha menjaga kerukunan hidup beragama. Setiap warga negara dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kerukunan hidup. Kerukunan hidup beragama harus didukung oleh semangat toleransi dan solidaritas setiap pribadi sekalipun berbeda paham dan keyakinan.
“Setiap pemeluk agama wajib membangun semangat toleransi dan solidaritas dalam membangun hidup bersama,” bebernya.
Dirinya mencontohkan kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah dan lembaga keagamaan di Papua Barat telah berjalan baik. Kerjasama dan sinergitas antara lembaga keagamaan dan pemerintah seperti, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat menjadi wadah bersama menjaga kerukunan hidup beragama.
“Komitmen menjaga kerukunan hidup beragama harus didukung dengan semangat melawan radikalisme, narkoba dan miras di kalangan masyarakat,” sambung Duwiri.
Dia berharap dukungan masyarakat dari berbagai kelompok dan aliran agama mempercepat pembangunan daerah. Mimpi mewujudkan Papua Barat sebagai daerah rujukan kehidupan toleransi harus menjadi komitmen bersama lintas sektor mulai dari pemerintah, lembaga keagamaan dan masyarakat umum baik orang asli Papua maupun warga pendatang dari luar Papua.
“Mimpi bersama mewujudkan kerukunan hidup beragama harus menjadi kesadaran bersama,” pungkasnya. (PB22)
**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 April 2021
