Inforial

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Bandara di Papua Barat

MANOKWARI – KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi mendorong perbaikan tata kelola bandara di wilayah Otoritas Bandara (Otban) IX Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pada Jumat (10/6), KPK mengumpulkan para pengelola bandara yang ada di wilayah Kerja Otban IX yang mencakup 14 bandara yang ada di Papua Barat dan sebagian di wilayah Papua. Selain itu, KPK juga mengundang para pemangku kepentingan Bandara Rendani Manokwari lainnya, seperti Airlines, Airnav, Ground Handling dan Badan Pendapatan Daerah Kab. Manokwari.

“Kehadiran KPK untuk memastikan bahwa fungsi layanan publik dalam rangka membangun koneksitas antar wilayah di Papua Barat dan Papua dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya pungutan liar,” kata Direktur Korsup Wilayah V KPK, Budi Waluya.

Menurut Budi, pemberantasan pungli sangat penting mengingat wilayah Papua memiliki karakteristik yang sangat khas dan memerlukan sarana transportasi yang memadai untuk menunjang sistem logistik dan transportasi antar wilayah.

Kepala Otorita Bandara Wilayah IX Asep Kosasih Samapta, menyampaikan komitmennya untuk senantiasa memperbaiki layanan publik perhubungan udara. Bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat di Papua Barat dan Papua.

“Keberadaan bandara harus dirasakan langsung manfaatnya bagi mobilitas warga di Papua. Hal ini hanya bisa dilakukan jika aparatur di bandara melaksanakan perannya dengan mengedepankan semangat kepedulian, kejujuran dan tanggung jawab. Sudah tidak zamannya lagi membenarkan yang biasa, namun harus membiasakan yang benar,” ujar Asep.

“Hal ini menjadi semangat bersama yang harus dimiliki oleh semua stakeholder yang bekerja di Otban wilayah XI,” lanjut Asep.

Adapun permasalahan yang paling banyak ditemui dalam pengembangan bandara di Papua dan Papua Barat adalah ketersediaan lahan yang berstatus ‘clean and clear’. Artinya, lahan bandara harus memiliki alas hak yang kuat serta tidak dalam status bersengketa dengan masyarakat.

Salah satu bandara bersengketa dicontohkan oleh Kepala UPBU Bandara Sorong, Cece Tarya. Ia mengungkapkan bahwa persoalan sengketa lahan mengakibatkan Bandara Werur di Kabupaten Tambraw tidak bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

“Kementerian perhubungan sudah mengalokasi anggaran untuk pengembangan bandara, namun karena lahan masih bersengketa, Bandara tidak bisa dikembangkan. Bahkan pernah terjadi, landasan pacu dipasangi palang oleh pihak yang mengklaim tanah bandara,” ujar Cece.

Bagi KPK, kehadiran korsup tersebut untuk menjembatani antara pengelola bandara dengan pemerintah daerah setempat.

“KPK siap untuk memfasilitasi penyelesaian hambatan dalam pengembangan bandara terutama terkait dengan proses hibah lahan antara pemda dengan kementerian perhubungan. Hal ini untuk mendorong percepatan pelayanan publik, sekaligus untuk menghindari terjadinya praktik tidak baik yang mengganggu kegiatan bandara di lapangan,” pungkas Budi. (SEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.